[IMG][/IMG]

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin, menyatakan, pihaknya sangat tidak setuju dengan model `dana aspirasi` Rp15 miliar per anggota dewan sebagaimana kini menjadi sorotan beberapa pihak.

Ia mengungkapkan itu kepada ANTARA, merespons kritik-kritik warga masyarakat yang menganggap usulan `dana aspirasi` oleh Fraksi Partai Golkar itu akan menguras anggaran negara hanya bagi kepentingan tertentu.

Dikatakan bahwa bagi Fraksi PDI Perjuangan, hal ini tak perlu langsung dicatat dalam anggaran negara atau APBN.

"Model `dana aspirasi` yang anggota DPR-nya bawa uang (aspirasi) ke daerah pemilihan (Dapil)-nya sebesar Rp15 miliar , yang katanya setiap anggota Dewan wajib mendukung dan membawa program aspirasi daerah untuk diperjuangkan di DPR RI, jelas kurang elok," kata Tjahjo Kumolo.

Sebab, menurut dia, memperjuangkan aspirasi (rakyat dari daerah) itu sudah menjadi kewajiban anggota DPR RI secara konstitusional.

"Makanya, kalau pakai model bahwa anggota DPR RI diberi dan bawa dana APBN buat `aspirasi` ke Dapil masing-masing, jelas saya sangat tidak setuju. Silah tulis, sebagai anggota DPR RI, saya tidak setuju kalau bawa uang aspirasi yang dianggarkan lewat APBN, berapa pun besarnya, ke daerah pemilihannya," tegasnya.

Tetapi, ia berpendapat, anggota DPR RI wajib untuk memperjuangkan program usulan daerah.

"Baik yang diusulkan Pemerintah Daerah (Pemda), atau lewat koordinasi dengan Pemda dan DPRD setempat," tandas Tjahjo Kumolo lagi.

sumber :

http://id.news.yahoo.com/antr/201006...a-cc08abe.html

Jakarta (ANTARA) - Partai Persatuan Pembangunan menolak usulan tentang dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per anggota DPRuntuk dialokasikan di daerah pemilihan yang diajukan Partai Golkar.


"DPP PPP menolak usulan dana aspirasi Rp15 miliar untuk dialokasikan di daerah pemilihan anggota DPR ," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Senin.

Irgan Chairul mengatakan tugas DPR yang meliputi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tidak masuk ranah teknis penempatan program.

"Karena itu ,sesungguhnya merupakan domain atau kebijakan eksekutif," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR tersebut.

Selain itu, lanjutnya, PPP sangat memahami suasana kebatinan masyarakat yang saat ini peka terhadap dinamika yang terjadi, baik di internal parlemen maupun pemerintah.

Golkar mengajukan usul dana aspirasi bagi anggota DPR tersebut dengan alasan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Jika masing-masing dari 560 anggota DPR mendapat alokasi anggaran Rp15 miliar, maka total anggaran yang harus disisihkan APBN untuk dana aspirasi mencapai Rp8,4 triliun pertahun.

Sebagian kalangan menilai pengajuan dana aspirasi itu disebabkan anggota DPR kelabakan karena janji-janji mereka saat kampanye ditagih masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.




http://id.news.yahoo.com/antr/201006...i-cc08abe.html

[url]www.kabarinews.com[/url]
[url]http://warnadunia.com/rahasia-kenapa…i-anggota-dpr/[/url]

Tunjangan yang diterima anggota DPR per bulan.