Ganjil genap masih sosialisasi, Jokowi minta jangan dikritik
Senin, 17 Desember 2012 15:58:34

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kebijakan ganjil genap yang akan diterapkan tahun depan masih tahap sosialisasi dan kajian. Dia berharap, tidak menjadi polemik sebelum kebijakan ini diterapkan. "Nantilah, ini kan proses sosialisasi, proses mendapatkan masukan, nah ini yang masih terus berjalan, kajian ekonomi, sisi sosial dan dampak politiknya. Semua ada kajiannya. Jadi kalau ada komentari sudah jauh-jauh wong kita ini baru memulai," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/12).

Dia mengatakan, kebijakan ini bukan sebagai praktik uji coba dalam mengatasi kemacetan. "Jangan dijadikan uji coba, kalau kita udah berani iya yah sudah diantisipasi, bagaimana menyelesaikan dari masalah-masalah yang mungkin timbul," jelasnya. Sementara itu, pada kesempatan yang sama Peneliti dari Institut for Transportation and Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto mengatakan, kebijakan ganjil genap tidak akan efektif. "Daripada ganjil genap, lebih efektif parkir. Kalau parkir cuma butuh satu kebijakan saja. Kita batasi yang di tengah kota saja. Di gedung baru enggak boleh bikin parkir, tarif dinaikin," ujar Yoga.

Dia mencontohkan seperti tarif parkir sekarang Rp 3000, dengan penggunaan maksimal 8 hingga 10 jam berarti sebanding Rp 30 ribu. Berbeda dengan di luar negeri. "Itu yang terjadi di London, orang enggak mau naik mobil, susah dan mahal," tandasnya. Selain itu, layanan transportasi umum di Jakarta tidak memberikan kenyamanan di banding angkutan pribadi. Jika dilihat saat jam sibuk, Transjakarta yang paling nyaman malah penuh penumpang, dan selalu terjadi antrean panjang. Dia melihat, ada dua hal yang terjadi jika kebijakan ini diterapkan, yakni warga yang mampu akan membeli mobil second atau pindah ke motor. Kedua, warga yang berada di kalangan menengah akan menggunakan taksi, sehingga jumlah penumpang akan meningkat. "Kami lihat angkutan umum dibenahi dulu. Ini masalah ERP dan parkir," tandasnya.
http://www.merdeka.com/jakarta/ganji...-dikritik.html