Balai Kota Diserbu, Warga Depok Tolak UU BPJS
Marieska Harya Virdani dan Rizka Diputra - Okezone
Rabu, 9 Januari 2013 13:26 wib

DEPOK - Seratusan orang berunjuk rasa di depan kantor wali kota Depok menolak Undang-Undang Badan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Mereka yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mengaku keberatan dengan aturan yang ditetapkan dalam UU BPJS.

Sebab, iuran yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memotong gaji buruh dua persen dinilai memberatkan. Pengunjuk rasa meminta Pemerintah Kota Depok untuk bersama-sama menolak UU BPJS.

"Masa kalah sama Jokowi, ke RS saja bisa pakai KTP, kami mau tetap pakai Jamkesda saja, Pemkot Depok harus tolak juga," ungkap Koordinator Aksi Roy Pangarapan di Balai Kota Depok, Rabu (9/1/2013).

Roy menambahkan, pihak Dinas Kesehatan Kota Depok harus terus mempertahankan adanya Jamkesda. Hal itu terkait dengan otonomi daerah. Karena itu ia mendesak Wali Kota Depok untuk membuat pernyataan bersama-sama menolak UU BPJS.

"Karena wali kota Depok namanya Nur Mahmudi, ya kami meminta ke beliau, untuk tetap mempertahankan Jamkesda," jelasnya.

Pihaknya juga meminta daftar nama peserta Jamkesmas kota Depok seperti agar ditempel ke kelurahan.

"Jamkesda harus tetap dipertahankan, kami minta otonomi daerah supaya tetap berlaku, karena Jamkesmas kan mau dihapus, yang ditanggung BPJS juga penyakit-penyakit ringan saja," tukasnya. (wdi)

Source


Warga Depok Tuntut Transparansi Dana Jamkesda
Rabu, 09 Januari 2013 | 20:02 WIB

Metrotvnews.com, Depok: Unjuk rasa menuntut transparansi penggunaan dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminas Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kantor Wali Kota Depok, Jawa Barat, berlangsung ricuh, Rabu (9/1). Demonstran terlibat saling dorong dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Depok.

Demo mulai memanas saat peserta aksi memblokade gerbang pintu masuk kantor wali kota. Akibatnya, kendaraan tidak bisa keluar. Polisi yang bertugas kemudian berusaha membubarkan aksi.

Demonstran pun bergerak ke depan kantor untuk menemui Wali Kota Depok. Namun, mereka kemudian diadang Satpol-PP. Akibatnya, saling dorong tak terhindarkan. Sejumlah demonstran bahkan terkena pukulan satpol.

Koordinator aksi Roy Pangharapan mengatakan, mereka menuntut transparansi penggunaan dana Jamkesda dan Jamkesmas. Sebab, Pemerintah Kota Depok dinilai tidak adil dan tidak transparan dalam membagikan kartu Jamkesda dan Jamkesmas.

Roy mensinyalir, adanya pegawai pemda yang bermain dalam pemberian kartu dengan melakukan pungutan liar.(TII)

Source

Rabu, 09 Januari 2013 | 19:01 WIB
Warga Depok Demo Tuntut Jamkesda

TEMPO.CO, Depok- Sekitar 70 orang --sebagian besar perempuan setengah baya-- menutup jalan akses utama ke Balaikota Depok, Rabu, 9 Januari 2012. Mereka berunjukrasa menuntut pemerataan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan daerah dari Pemerintah Kota Depok.

"Kami dari semua kecamatan di Depok, menuntut Jamkesmas dan Jamkesda yang tersendat," kata Nurlaela, 38 tahun, salah satu peserta aksi dari Kecamatan Beji.

Akibat demo ini, belasan mobil dan motor tidak bisa masuk ke dalam area Balaikota. Meski puluhan anggota Kepolisian Resor Kota Depok dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok sudah dikerahkan, situasi tetap panas. Sempat terjadi saling dorong antara petugas dan demonstran yang memaksa ingin memasuki ruangan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. "Kami tak membawa apa-apa. Kenapa polisi menghadang kami?" kata Nurlaela.

Hujan yang mengguyur Depok sejak pagi tidak membuat aksi para ibu-ibu ini mundur. Mereka malah menantang para petugas untuk terus bertahan di bawah guyuran hujan.

Menurut Nurlaela, aksi mereka didorong oleh pengaturan Jamkesmas dan Jamkesda di Depok yang belum merata. Banyak orang-orang yang seharusnya berhak dibantu, malah tak kebagian fasilitas ini. "Sedangkan orang kaya, justru banyak yang dapat," katanya.

Nurlaela juga mempersoalkan pengurusan Jamkesmas di Depok yang rumit dan bertele-tele. Warga harus mengurus berbagai surat untuk mendapat keringanan pembayaran, padahal kondisi si sakit sudah parah. "Kami ingin Jamskesda jangan bertele-tele, jangan lagi harus ngantri ke sana ke sini," katanya.

Source

Semoga pak walikota Depok segera menerima aspirasi warganya.