Hartati Murdaya

Hartati: Saya Menyesal, Air Susu Dibalas Air Tuba
Mon, 07/01/2013 - 18:38 WIB

RIMANEWS-Keinginan mendirikan pabrik di Kabupaten Buol membuat pengusaha Hartati Murdaya malah menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah. Namun yang paling disesali Hartati adalah usahanya menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja di Buol justru diganjar pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999. Aturan ini membuat ketidakpastian hukum atas izin lokasi seluas 75 ribu hektar miliknya di Kabupaten Buol. "Saya menyesal, ini seperti air susu dibalas air tuba. Pemerintah yang berjanji memberikan lahan, tapi pemerintah tidak konsisten dengan aturannya. Nasib saya di sini karena inkonsistensi aturan pemerintah," ujar Hartati saat pemeriksaan terdakwa di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 7 Januari 2013.

Penyesalan Hartati yang lain adalah ada anak buah tidak patuh. Ia merasa tidak bisa mendidik anak buah yang sudah bekerja pada selama 32 tahun. Hartati pun meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, agar dia tidak dikriminalisasi dalam kasus suap yang menjeratnya. Mantan anggota dewan pembina Partai Demokrat itu mengaku tidak tahu menahu soal pemberian uang kepada Bupati Buol Amran Batalipu. “Usia saya sudah 67 tahun, waktu produktif saya sudah tidak banyak lagi, saya ingin bekerja demi menghidupi 57 ribu orang karyawan. Selama 4 bulan ditahan saya banyak hambatan. Saya mohon tuntutannya tidak banyak-banyak," kata dia.

Terhadap permohonan Hartati yang meminta tidak dikriminalisasi dan dipulihkann citranya sebagai pengusaha, ketua majelis hakim Gusrizal memberikan respon. "Dikriminalisasi atau tidak itu kan diputuskan pengadilan, apakah bersalah atau tidak, itu nanti keputusan pengadilan," kata hakim Gusrizal. Hartati Murdaya didakwa menyuap Bupati Buol Amran Batalipu Rp3 miliar terkait proses pengajuan hak izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha lahan. Jaksa menjerat Hartati dengan pasal Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 tahun 2001, atau kedua, perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No 31 tahun 1999. Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu terancam hukuman maksimal lima tahun penjara.
http://www.rimanews.com/read/2013010...balas-air-tuba




Donatur Partai Demokrat, Hartati Murdaya, dari Korupsi IT KPU ke Suap Buol
Thu, 05/07/2012 - 19:35 WIB

JAKARTA, RIMANEWS - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Siti Hartati Tjakra Murdaya Poo alias Chow Li Ing kali ini dikaitkan dalam kasus suap Bupati Buol, Sulawesi Tengah. Bukan kali ini saja ia dikaitkan dengan kasus korupsi. Jauh sebelumnya, nama Hartati sempat dikaitkan dengan kasus korupsi IT KPU Pemilu 2009. Upaya cegah tangkal (Cekal) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Siti Hartati Murdaya terkait kasus suap Bupati Buol memberi pesan penting bagi kinerja KPK jilid III ini. Pencekalan Hartati Murdaya oleh KPK terkait posisinya sebagai pemilik PT Cipta Cakra Murdaya/PT Hardaya Inti Plantations. Manajer perusahaan ini, Anshori, disangka menyuap Bupati Buol, Sulteng, Amran Batalipu. KPK juga mencekal lima orang terkait perkara ini. Dugaan suap terkait penerbitan izin HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Yang menarik dari perkara ini, posisi politik Hartati Murdaya cukup dikenal sebagai orang dekat Presiden SBY. Di kepengurusan Partai Demokrat, nama Hartati masuk di jajaran Dewan Pembina Partai Demokrat. Dalam Pemilu 2009 lalu, nama Hartati tercatat aktif sebagai donatur besar yang membantu kampanye Presiden SBY. Dalam buku “Membongkar Gurita Cikeas” karya George Junus Aditjondro disebutkan keterkaitan Hartati Murdaya di Bank Century sebagai nasabah bank yang pada akhirnya dibailout oleh pemerintah sebesar Rp6,7 triliun. Disebutkan, Hartati memiliki simpanan di bank tersebut sebesar Rp321 miliar.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengapresiasi langkah KPK mencekal Hartati Murdaya dalam kasus dugaan suap Bupati Buol, Sulawesi Tengah itu. “Kita kasih apresiasi KPK yang mencekal Hartati Murdaya. Siapapun orangnya, entah dekat Istana jika telah memenuhi dua syarat bisa ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012). Lebih lanjut Yani meyakini pencekalan ini memiliki korelasi kuat atas tindak pidana korupsi suap Bupati Buol. “KPK menunjukkan keberanian untuk menyentuh orang-orang dekat SBY. Lanjutkan terus pengungkapan dalam kasus-kasus lainnya seperti Century dan Hambalang,” tambah Yani.

Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan pihaknya menghormati proses hukum terhadap anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu. “Kalau dia rekayasa akan kelihatan dari dakwaan dan barang bukti. Kalau ternyata orang tersebut terbukti, tapi tidak dilanjutkan akan ketahuan juga,” kata Gede. Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin yang berharap agar cekal terhadap Hartati Murdaya tidak lama-lama, namun sesuai dengan kebutuhan. “Cekal janganlah lama-lama. Jadi cekal sesuai kebutuhan demi kepastian hukum,” kata Didi. Pencekalan Hartati Murdaya ini menjadi langkah penting bagi KPK. Kesan orang kuat yang berada di lingkar kekuasaan Presiden SBY dan Partai Demokrat seolah tak bisa disentuh hukum, nyatanya ditepis dengan baik oleh KPK.
http://www.rimanews.com/read/2012070...u-ke-suap-buol

Kasus Hartati Murdaya Bisa Bikin Hubungan Cikeas dan Donatur SBY Merenggang dan Tegang
Selasa, 10 Juli 2012 , 14:22:00 WIB

RMOL. Siti Hartati Murdaya adalah orang penting di lingkaran SBY. Selain menjadi anggota Dewan Pembina Demokrat, Hartati juga disebut-sebut sebagai salah seorang donatur bagi SBY dalam Pilpres 2004 dan 2009. Kini, Hartati tidak bisa bebas lagi ke luar negeri. Atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan surat cegah ke luar negeri bagi Hartati karena perusahaan milik Hartati Murdaya, PT Hardaya Inti Plantation, diduga menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu, untuk proses izin Hak Guna Usaha (HGU).

Menurut gurubesar ilmu politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 10/7), pencegahan terhadap Hartati ini tentu saja akan menggangu psikologis para donatur SBY yang lain. Hubungan antara Cikeas dan para donator itu dipastikan akan meranggang, dan bahkan tegang. Para donator itu akan menghitung bila mau berhubungan lagi dengan Cikeas. Pencegahan terhadap Hartati ini, lanjut Iberamsjah, menjadi bukti bahwa SBY tidak mampu melindungi para koleganya. Di tengah pamor yang kian memudar di hadapan publik, SBY sudah tidak berdaya lagi, bahkan untuk sekedar memproteksi lingkaran dalamnya. Masih kata Iberamsjah, SBY benar-benar dalam dilema. Oleh publik, sebagai kepala pemerintahan, SBY sudah dicaci, dimaki, dihujat bahkan diolok-olok. Sementara di sisi lain, SBY juga sudah benar-benar tidak dipercaya oleh orang-orang terdekatnya
http://www.rmol.co/read/2012/07/10/7...ng-dan-Tegang-

------------------------

Belakangan ini, banyak terjadi kasus seorang yang dulunya tak memiliki latar belakang sebagai politisi, lalu bisa masuk ke dunia politik dan duduk di jabatan politik (entah sebagai menteri, wakil menteri, pengurus parpol atau anggota DPR dan pejabat di BUMN) ... tiba-tiba ybs mulai terseret arus permainan politik yang menyebabkan si tokoh ybs harus menjadi 'tumbal' dalam permainan politik. Si tokoh ini baru belakangan kemudian menyatakan penyesalannya karena telah masuk ke parpol atau dunia politik dan telah ikut bermain politik, seperti penyesalan Hartati Murdaya diatas. Sebelumnya adalah Angelina Sondakh, yang juga menyatakan dirinya menyesal karena telah memasuki dunia politik dalam perjalanan hidupnya, yang berakhir dengan dimasukkan dirinya ke penjara karena korupsi. Begitu pula, seperti wakil menkeu yang disebut-sebut Rizal Mallarangeng ikut aktif terlibat dalam mencairkan duit proyek Hambalang itu, ibu Ani, bisa saja di masa dekat ini ybs pada akhirnya akan dijadikan 'tumbal' politik seperti halnya Hartati Murdaya itu. Jadi, kalau anda sudah berani memasuki dunia politik atau telah berani menduduki jabatan politik, seharusnya ybs sudah siap-siap saja suatu saat akan ditentang lawan politiknya, atau bahkan mereka jebloskan ke penjara sebagai tumbal permainan poltik itu. Itu sudah sebuah konsekwensi logis dari sebuah profesi di dunia politik, bukan? Makanya, dinikmati saja, kagak usah pakai curhat dan bilang menyesal segala!