Yusril Tuding Golkar Gunakan Aset Negara
Senin, 07 Januari 2013 , 23:23:00

JAKARTA - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, memertanyakan status gedung Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, DPP Golkar telah menggunakan aset negara."Kantor DPP Golkar di Slipi itu, punya siapa? Setahu saya itu kan milik negara. Itu kan aset milik Sekretariat Negara (Setneg)," ujarnya dengan tegas saat menyampaikan tanggapan dalam sidang pleno KPU di Jakarta, Senin (7/1) malam.

Menurutnya, dalam UU Pemilu mensyaratkan bahwa kantor sekretariat parpol harus merupakan gedung milik sendiri, pinjam pakai atau sewa. Mantan Sekretaris Negara itu menyebut Golkar tak pernah menyewa aset negara untuk kantor DPP. "Nah ini kapan (Golkar,red) sewa? Coba buktikan. Semua aset negara itu kan harus terdaftar di Kementerian Keuangan. Setneg juga tidak bisa melakukan sewa. Nah kalau pinjam pakai, apakah boleh (aset negara) digunakan oleh partai politik?" tanyanya.

Menghadapi pernyataan ini, suasana sempat memanas. Teriakan-teriakan menganggap KPU berpihak pada parpol tertentu langsung memenuhi ruangan. Bahkan sempat terjadi keributan kecil di luar ruangan, karena ada seorang perwakilan parpol yang merasa diusir. Kondisi juga diperparah karena dari 7 komisioner KPU ternyata tidak ada yang mampu menjelaskan
http://www.jpnn.com/read/2013/01/07/...n-Aset-Negara-



Kantor Golkar Aset Negara
SENIN, 19 APRIL 2010 | 18:13 WITA

TAKALAR -- Dewan Kabupaten Takalar menyoal Sekretariat Kantor Partai Golongan Karya yang masih berstatus aset negara. Kantor tersebut adalah eks kantor Dispenda. Wakil Ketua DPRD Takalar, Hasbullah Rachman, mengatakan, penguasaan aset negara oleh partai politik tidak dibenarkan. Juga, negara tidak memiliki alasan memberikan hibah kepada partai politik. Sebab, partai politik tidak termasuk lembaga bisa mendapat hibah dari negara.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Takalar itu menjelaskan, yang berhak mendapat hibah hanya lembaga sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. "Jadi ketidakjelasan ini yang menjadi soal," katanya. Selain gedung yang dikuasai oleh Golkar, setiap tahun, diduga ada anggaran yang digelontorkan untuk kantor tersebut. Beberapa tahun sebelumnya, eksekutif mengalokasikan anggaran rehabilitasi. Dalihnya, rehabilitasi kantor eks dispenda. "Kalau tidak salah itu tertuang dalam APBD 2007, dengan pagu Rp 100 juta. Seandainya memang bisa dilakukan, pemerintah harus adil mengalokasikan bantuan parpol. Khususnya, parpol yang memiliki kursi di legislatif. Mereka juga harus mendapatkan yang sama," tandasnya.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar, H Yuppar, mengatakan, tidak mengetahui asal usul gedung sekretariat Golkar. "Karena itu, saya tidak bisa berkomentar banyak mengenai hal itu. Apakah betul milik daerah atau bukan. Besok, akan dikoordinasikan di kantor," kilahnya melalui telepon selulernya
http://lokalnews.fajar.co.id/read/89...4/98/index.php

Golkar Tempati Gedung Pemerintah Sebagai Kantor
Kamis, 9 Juni 2011 | 12:55

LANGSA-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Langsa yang merupakan partai nasional bertahan sejak orde baru sampai orde reformasi sekarang ini, ternyata sampai sekarang masih menempati salah satu gedung Pemko Langsa sebagai kantor partai dimaksud, Rabu (8/6). Padahal, kita ketahui saat ini masih ada beberapa kantor pemerintahan Kota Langsa yang belum memiliki gedung dan terpaksa menyewa ruko untuk dijadikan kantor. Sebagaimana kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) yang berada di jalan Sudirman, Gampoeng Matang Seulimeng, Langsa Barat yang sampai sekarang masih menempati bangunan ruko sebagai kantor.

Seharusnya Pemko dapat memanfaatkan gedung yang ditempati oleh partai Golkar yang merupakan salah satu asset yang diserahkan oleh Pemkab Aceh Timur kepada Pemko beberapa waktu lalu sebagai kantor pemerintahan demi penghematan anggaran. Apalagi untuk anggaran APBK tahun 2011 ini Pemko mengalami devisit dan membutuhkan penghematan anggaran. Padahal sebelumnya demi penghematan anggaran, Pemko telah memindahkan UDD PMI Aceh Timur dari eks Dinas Kesehatan Aceh Timur yang diserahkan ke Pemko untuk ditempati oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Akibat pemindahan itu UDD PMI Aceh Timur yang membawahi Kota Langsa dan Aceh Tamiang dalam pelayanan kebutuhan darah, terpaksa hengkang dari Kota Langsa ke Alue Bue, Peureulak Barat. Dan akibat dari pemindahan itu masyarakat yang membutuhkan darah sedikit kewalahan untukmendapatkan darah. Tapi untuk partai Golkar, Pemko belum mampu memindahkan partai tersebut dari gedung pemerintah untuk dijadikan kantor pemerintahan lainnya yang sampai sekarang masih menyewa ruko kepada pihak ketiga. Seharusnya asset yang ditempati oleh Golkar itu juga, pemko wajib mengambilnya dan memanfaatkannya bagi kepentingan pemerintah itu sendiri.
http://www.rakyataceh.com/index.php?...agai%20Kantor&

-----------------------

Teman gua yang kuliah di kota Malang bercerita, di Kabupaten Malang, ada yang menarik dalam hal pengusaan asset negara yang dipakai Parpol itu. Di daerah Singosari, jalan raya Malang-Surabaya, ada 3 perkantoran yang dipinjamkan oleh Pemda Kabupaten Malang untuk 3 parpol zaman ORBA dulu (PDIP, Golkar dan PPP) yang ditempati ketiganya hingga kini. Menariknya, itu kantor yang dulunya ditempati GOLKAR, kini bukan di tempati oleh partai GOLKAR kabupaten Malang lagi, tetapi malahan ditempati oleh kantor partai NASDEM (partai yang baru aja kemaren diakui boleh ikut Pemilu 2014). Pertanyaannya, apa itu asetnya sudah dijual atau dikontrakkan oleh partai Golkar kabupaten Malang ke partai saingannya, NASDEM? Kacau dah!