TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Gubernur Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa membantu operasional klub sepak bola Persija Jakarta. Soalnya, Persija yang berbentuk PT Persija Jaya Raya bukan Badan Usaha Milik Daerah. "Jadi, kami tidak bisa lagi menggunakan APBD untuk bantu,"ujarnya.

Menurut Ahok, pemerintah pusat sudah melarang setiap daerah untuk membiaya klub sepak bola. Karena itu, tim sepak bola suatu daerah harus mampu hidup tanpa bantuan dana pemerintah. "Karena ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang melarang APBD untuk klub sepak bola," ujarnya.

Ahok pun menyayangkan PT Persija tidak dibentuk menjadi BUMD sejak awal. "Saya juga bingung mengapa tidak jadi BUMD sebelumnya," ujar dia.

Namun, Ahok berjanji akan berusaha untuk memberikan bantuan kepada Persija dalam bentuk sarana dan prasarana. Salah satunya adalah Stadion BMW yang berstandar internasional untuk tempat bertanding di Jakarta. "Tapi tetap kalau latihan tidak bisa setiap saat di sana," kata dia.

Ahok juga mengatakan akan menyiapkan sejumlah ruang terbuka olahraga yang bisa digunakan siapa pun. Namun, lahan itu diakuinya tidak cukup luas untuk bermain sepak bola. "Paling cukup hanya untuk bermain futsal saja," ujar dia.

Pemprov juga menyiapkan tempat latihan yang bisa digunakan oleh Persija di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. "Nanti itu bisa digunakan oleh Persija karena Stadion Lebak Bulus akan digusur," ujar dia.

Adapun kepada kelompok suporter Persija yang dikenal dengan nama Jakmania, Ahok juga meminta suporter mendesak pengurus klub menjelaskan soal transparansi. Soalnya, dia yakin operasional klub bisa ditangani jika manajemen klub dikelola dengan baik. "Contohnya minta informasi pendapatan dari tiket maupun sponsor," ujarnya.

Ahok berjanji tetap akan membantu dalam hal informasi beban pajak dan jumlah sponsor yang yang bekerja sama dengan Jakarta. Hal itu penting agar pengelolaan klub bisa transparan dan profesional. "Kalau tidak bisa, desak ganti direktur utamanya," kata dia.

Persija diyakini Ahok berpotensi mendatangkan keuntungan dari sponsor perusahaan-perusahaan di Jakarta. Syaratnya adalah transparansi dan profesionalisme dalam mengelola klub. "Kalau bisa, pasti banyak yang mau menjadi sponsor," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah suporter Persija menemui Wagub Basuki di Balai kota, Jakarta. Kedatangan mereka adalah untuk meminta bantuan Pemprov untuk ikut menyelesaikan sejumlah masalah yang dialami Persija. Di antaranya krisis keuangan yang dialami klub, tidak adanya tempat latihan dan mess yang digunakan secara tetap, serta sulitnya Persija bertanding di Jakarta.

DIMAS SIREGAR

TEMPO Interaktif, Jayapura - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta kepada setiap daerah di Indonesia agar tak menggunakan dana APBD secara langsung ke klub-klub sepak bola. “Tapi harus melalui lembaga semi pemerintah seperti KONI. Dari KONI ini nanti akan diatur berapa untuk cabang olahraga sepak bola dan berapa untuk cabang olahraga lainnya,” katanya saat ditemui di Gedung Negara, Kota Jayapura, Papua, Ahad (21/11) malam.

Sebab menurut Gamawan, penggunaan dana APBD sudah ada aturannya dalam Permendagri. “Aturan inilah yang harus dipedomani dan hal ini sudah kami arahkan melalui surat edaran menteri,” katanya saat ditemui usai acara pembukaan pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset serta pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Jika saat ini masih ada pemerintah daerah menggunakan dana APBD secara langsung ke cabang olahraga tertentu, maka kata Gamawan, jelas nantinya akan dievaluasi secara tahunan. “Hasil evaluasi ini nantinya akan ketahuan, berapa yang langsung dan berapa yang melalui semi lembaga pemerintah seperti KONI. Jadi saya minta itu semua ditaati oleh semua pemerintah daerah,” tandasnya.

Walau sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Juga Surat Mendagri Nomor 903/187/SJ tentang larangan penggunaan dana APBD untuk klub sepak bola. Tapi selama ini masih ada sejumlah daerah di Indonesia tetap membiayai klub sepak bola dengan dana dari APBD.

CUNDING LEVI