Persetujuan baru yang kontroversial mengenai regulasi telekomunikasi telah ditandatangai pada Jumat (14/12) oleh dua pertiga anggota International Telecommunication Union (ITU) meskipun Amerika Serikat menyatakan keberatan atas adanya potensi pengaturan Internet.

"Sebanyak 89 negara telah menandatangai kesepakatan pada hari ini, terimakasih," kata Mohammed al-Ghanim, Ketua World Conference on International Telecommunication (WICT-12) yang diadakan di Dubai.

Sementara 55 negara lainnya tidak menandatangani kesepakatan tersebut.

"Saya berharap 55 negara yang menyatakan tidak akan menandatangani kesepakatan, atau butuh mengadakan konsultasi kembali, untuk berpikir ulang (tentang perjanjian yang akan berlaku efektif pada 2015 itu)," kata Ghanim, yang juga merupakan kepala Otoritas Pengaturan Telekomunikasi Uni Emirat Arab.

Perjanjian itu adalah pembaruan pertama dari International Telecommunication Regulations (ITRs) yang sebelumnya ditandatangani pada 1988.

Kesepakatan itu menimbulkan kontroversi saat operator Internet, aktivis, dan beberapa negara yang dipimpin AS berkeberatan karena aturan tersebut berpotensi membuka jalan bagi pemerintah untuk mengontrol Internet.

Kepala delegasi AS Terry Kramer keluar dari tempat perhelatan saat acara penandatanganan dimulai.

Namun Sekretaris Jenderal ITU Hamadoun Toure bersikeras bahwa kesepakatan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan Internet, meskipun terdapat seruan yang tidak mengikat untuk mendorong pertumbuhan internet.

"Konferensi ini tidak ada kaitannya dengan kontrol Internet ataupun tata kelola Internet," kata Toure pada para negara peserta saat upacara penandatanganan.

AS pada Kamis (13/12) mengecam perjanjian itu dengan mengatakan bahwa terdapat kata-kata dari regulasi yang membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk mengontrol Internet.


sumber