REPUBLIKA.CO.ID, Dalam hukum ekonomi berlaku ketentuan mutlak, transportasi efektif menekan biaya, sedangkan transportasi buruk meningkatkan harga. Aksioma ini dipahami betul oleh Cina. Tapi bagi kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia itu, transportasi bukan hanya soal ekonomi melainkan alat dominasi dan pengaruh politik.

Lewat rencana masif jalur kereta api transbenua, Cina, memulai manuver yang disebut pengamat politik dan media ‘membangkitkan kembali jalur sutra versi besi’, di mana Indonesia ikut menjadi salah satu pion.

Bla Cina tak berada di separuh jalan menahbiskan diri sebagai pemilik jaringan kereta supercepat terbesar dunia, sulit membayangkan ambisi itu tercapai. Cina begitu percaya diri dan tidak menunjukkan kekurangan skil mumpuni dalam menggarap proyek megastruktur. Mereka bahkan menyatakan bersedia membiayai seluruh proyek serta tak memperlihatkan isyarat memperlambat diri.

Meluaskan jangkauan ke Barat, Cina berencana membangun jalur London-Beijing, skema yang terungkap oleh South China Morning Post dua tahun silam. Proposal itu masih dinegosiasikan dua negara dan juga negara-negara yang dilintasi. Bila tewujud tewujud skema itu bakal menjadi proyek infrastruktur terbesar yang pernah ada di mua bumi.

Bergerak dari Cina di titik awal, jaringan kereta yang dirancang untuk kecepatan 320 kilometer per jam itu bakal memanjang ke selatan, melalui Singapura, ke utara dan barat melintas Siberia, dan barat melewati India, Kazakhstan dan Turki dengan tujuan akhir terhubung ke sistem jaringan kereta cepat Trans-Eropa.

Rute sesungguhnya belum ditentukan, namun tujuan umum rencana ini adalah meningkatkan wilayah mobilitas lewat jaringan kereta cepat dan menggabungkan sebagian besar wilayah Asia dengan sistem kereta Eropa yang lebih dulu mapan.

Soal siapa yang mengongkosi, Cina serius dengan ucapannya. Negara lain yang terlibat tak perlu ikut memodali. Tentu saja ini bukan proyek amal dan kerjasama gratis. Cina sedang haus energi tapi kekurangan pasokan. Premis yang ditawarkan: Cina menanggung seluruh biaya proyek kereta api dan sebagai imbalan ia mendapat sumber daya alam atau energi yang tak dimiliki.

Salah satu konsultan proyek, Wang Mengshu, menyatakan, “Kami sebenarnya akan lebih suka bila negara terlibat membayar dengan sumber daya alam yang mereka miliki ketimbang membantu investasi modal,” ujarnya.

Motif itu kian terasa kuat dalam skema ekspansi jalur besi Cina ke Tenggara, Negeri Tirai Bambu itu telah menyetujui mendanai jaringan kereta api di Myanmar dengan bayaran berupa hak mengeksploitasi cadangan lithiumnya.

Rencana rute baru tersebut akan menghubungkan 1.920 kilometer antara Kumning, ke Yangon. Konstruksi tersebut tidak menghasilkan trek baru melainkan menggunakan jalur utara-selatan yang sudah ada dan dimutakhirkan ke skala standard rel internasional.

Dua rute tambahan akan menghubungkan antara kota-kota di Cina Barat Daya, Dali dengan kawasan Myitkyina dan Lashio di Myanmar. Perlu diketahui kedua kawasan tadi adalah pusat perdagangan dan ujung kepala jalur kereta di negara Aung San Suu Kyi.

Begitu rampung, rute itu akan memperkuat ikatan ekonomi Cina dan Myanmar dan mendorong ekonomi kawasan lebih terintegrasi. Cina saat ini berada di tengah proyek perluasan rel kereta api diperkirakan bernilai 1 triliun dolar. Dalam negeri sendiri, Cina berencana memperluas jangkauan dari semula 78 ribu kilometer menjadi 120 ribu kilometer pada 2020.

Indonesia akan mengajukan kepada Sekretariat Asean tentang hasil kajian rencana pembangunan Trans-Asean-China Rail Link atau jalur kereta lintas Asean yang akan menghubungkan Kuming, China-Surabaya, Jawa Timur.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Leon Muhamad mengatakan proyek kereta api (KA) lintas Asean itu awal direncanakan hanya menghubungkan Singapura - Kunming tetapi mengalami perkembangan lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan.
"Yang pasti, karena itu dari Kunming, China, ke Singapura, lalu nanti ke Jawa, tetapi untuk ke Jawa itu masih dalam jangka panjang," katanya.
Selama Indonesia belum bisa membangun KA yang akan menghubungkan jaringan Singapura-Kunming, Leon yang juga Chairman 34st STOM memaparkan transportasi bisa menggunakan kapal roll-on roll off (Ro-RO) ke Jakarta yang dilanjutkan dengan kereta api ke Surabaya.
Direktur Lalu Lintas Kereta Api Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hanggoro Wiryawan menambahkan hasil kajian KA lintas Asean hingga ke Surabaya itu akan diajukan kepada Sekretariat Asean.
Harapannya agar usulan itu dapat dibahas lebih lanjut dalam pembahasan grup di Laos pada tahun depan. "Dalam usulannya, Indonesia mendorong Sekretariat Asean mencari pendanaan bagi terlaksananya proyek tersebut."

BAPPENAS.Terdapat beberapa isu strategis dalam ASEAN Connectivity. Pertama, upaya membangun sistem jaringan jalan yang disebut dengan ASEAN Highway Network yang dikerjakan oleh Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kedua, pembangunan jalur kereta api Kunming ke Singapura. Ketiga, pembangunan transportasi kelautan yang dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Keempat, membangun sistem transportasi antarmoda untuk mengembangkan pusat transportasi ASEAN di daerah Asia Timur. Kelima, mempercepat pengembangan infrastruktur ICT dan layanan-layanannya di tiap negaradi ASEAN. Keenam, mengupayakan ketahanan energi pada proyek-proyek infrastrukur.
Demikian disampaikan Direktur Transportasi Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Bambang Prihartono, MSCE pada Rapat Persiapan Tim Koordinasi Nasional MPAC untuk Physical Connectivity.
“Isu-isu strategis tersebut menunjukkan bahwa aktivitas seiring yang dilakukan negara-negara ASEAN,” jelas Pak Bambang dalam yang diselenggarakan di Ruang Serba Guna Gedung Bappenas, Kamis (7/6) tersebut.
Konektivitas fisik membutuhkan peningkatan infrastruktur publik dan fasilitas logistik, serta harmonisasi hukum kerja dan memelihara budaya inovasi.
Di Indonesia, yang termasuk dalam proyek-proyek prioritas adalah penyelesaian ASEAN Highway Network (AHN) dan rute angkutan transportasi, interkoneksi Melaka-Pekan Baru dan Kalimantan Barat-Serawak, serta Masterplan penentuan jaringan pelayaran dan pelayaran pendek kelautan.
“Untuk proyek-proyek tersebut, perlu rekomendasi rencana tindak lanjut agar menjadi masukan bagi aktivitas yang sedang dilakukan saat ini dan untuk menyiapan rencana aksi untuk masa yang akan datang,” ucap Pak Bambang.