TS
kenyot10
Penjelasan Dipo Alam soal Kongkalikong Anggaran
Senayan - Seskab Dipo Alam yang semula diperkirakan bakal mangkir dari rapat gabungan Komisi I DPR akhirnya datang ke Kompleks Senayan. Dalam rapat yang berlangsung Senin malam (10/12), ia membantah tudingan mengeluarkan perintah lewat surat pada Menkeu untuk melakukan pembintangan dana optimalisasi Kemenhan 2012 sebesar Rp 678 miliar.
"Saya tanya dulu sebelum Saya menjelaskan. Apakah semua anggota Komisi I yang hadir malam ini telah membaca surat Saya pada 24 Juli 2012 soal persetujuan pemanfaatan dana optimalisasi non pendidikan APBN-P Kementerian Pertahanan, apa sudah dibaca? Memang tidak (terbaca), karena ini rahasia," kata Seskab Dipo Alam sembari menatap deretan anggota DPR.
"Tetapi karena sekarang ditanya ke Saya, apakah Seskab yang memerintahkan pembintangan atau blokir, itu sama sekali tidak benar!" lanjut Dipo dengan nada meninggi.
Dipo menegaskan, pemblokiran anggaran itu tidak pernah tertulis dalam suratnya kepada Menhan, Menkeu maupun BPKB. Semua isi surat yang ia alamatkan kepada tiga pemimpin tiga instansi itu bersifat rahasia. Alasannya, ia menggunakan azas praduga tak bersalah. Ketiga surat itu ia tembuskan kepada Presiden, Meneg PPN/Kepala Bappenas, dan Sekretaris Negara.
"Jadi jawaban Saya bahwa perintah untuk mengatakan pemblokiran atau pembintangan dari kami adalah tidak ada," tukasnya.
Adapun soal kongkalikong, lanjut Dipo, mencuat karena dalam Surat Edaran No. 542 yang ia keluarkan memang disebutkan agar instansi pemerintah mencegah praktik kongkalikong demi menjaga APBN 2013-2014 agar tidak bocor dan boros. Surat edaran itu pun ia keluarkan setelah mendapatkan arahan dari Presiden SBY sedikitnya 15 kali agar seluruh menteri, anggota kabinet dan lembaga pemerintah lainnya mengawal APBN 2013-2014. Surat ini bukan rahasia.
"Saya kira barangkali staf Saya tugaskan untuk memberi salinan kalau saudara ada kesempatan ingin membacanya. Itu dasarnya soal yang kongkalikong tadi," ujarnya.
Jadi, kata Dipo, surat tersebut adalah sebuah edaran kepada anggota kabinet atau pemerintah, dan bukan untuk ditunjukkan kepada DPR. Ia juga tak pernah menyebut secara spesifik nama perorangan ataupun lembaga yang kemungkinan berkongkalikong.
"Saya tidak pernah membuka eksplisit apalagi menyebut Komisi I, apalagi menyebut nama kementerian. Penyebutan itu dikemukakan oleh media, tetapi bukan dari Saya. Saya hanya mengatakan, hanya tiga kementerian, tidak pernah saya sebut kementerian ini, atau menteri itu," terangnya.
sumber: http://www.jurnalparlemen.com/view/3...gkalikong.html
============================
dan tetep tidak bisa dicairkan. terserahlah...
"Saya tanya dulu sebelum Saya menjelaskan. Apakah semua anggota Komisi I yang hadir malam ini telah membaca surat Saya pada 24 Juli 2012 soal persetujuan pemanfaatan dana optimalisasi non pendidikan APBN-P Kementerian Pertahanan, apa sudah dibaca? Memang tidak (terbaca), karena ini rahasia," kata Seskab Dipo Alam sembari menatap deretan anggota DPR.
"Tetapi karena sekarang ditanya ke Saya, apakah Seskab yang memerintahkan pembintangan atau blokir, itu sama sekali tidak benar!" lanjut Dipo dengan nada meninggi.
Dipo menegaskan, pemblokiran anggaran itu tidak pernah tertulis dalam suratnya kepada Menhan, Menkeu maupun BPKB. Semua isi surat yang ia alamatkan kepada tiga pemimpin tiga instansi itu bersifat rahasia. Alasannya, ia menggunakan azas praduga tak bersalah. Ketiga surat itu ia tembuskan kepada Presiden, Meneg PPN/Kepala Bappenas, dan Sekretaris Negara.
"Jadi jawaban Saya bahwa perintah untuk mengatakan pemblokiran atau pembintangan dari kami adalah tidak ada," tukasnya.
Adapun soal kongkalikong, lanjut Dipo, mencuat karena dalam Surat Edaran No. 542 yang ia keluarkan memang disebutkan agar instansi pemerintah mencegah praktik kongkalikong demi menjaga APBN 2013-2014 agar tidak bocor dan boros. Surat edaran itu pun ia keluarkan setelah mendapatkan arahan dari Presiden SBY sedikitnya 15 kali agar seluruh menteri, anggota kabinet dan lembaga pemerintah lainnya mengawal APBN 2013-2014. Surat ini bukan rahasia.
"Saya kira barangkali staf Saya tugaskan untuk memberi salinan kalau saudara ada kesempatan ingin membacanya. Itu dasarnya soal yang kongkalikong tadi," ujarnya.
Jadi, kata Dipo, surat tersebut adalah sebuah edaran kepada anggota kabinet atau pemerintah, dan bukan untuk ditunjukkan kepada DPR. Ia juga tak pernah menyebut secara spesifik nama perorangan ataupun lembaga yang kemungkinan berkongkalikong.
"Saya tidak pernah membuka eksplisit apalagi menyebut Komisi I, apalagi menyebut nama kementerian. Penyebutan itu dikemukakan oleh media, tetapi bukan dari Saya. Saya hanya mengatakan, hanya tiga kementerian, tidak pernah saya sebut kementerian ini, atau menteri itu," terangnya.
sumber: http://www.jurnalparlemen.com/view/3...gkalikong.html
============================
dan tetep tidak bisa dicairkan. terserahlah...
0
1.7K
5
Thread Digembok
Urutan
Terbaru
Terlama
Thread Digembok
Komunitas Pilihan