Jakarta - DPRD DKI bagaimanapun harus menyadari bahwa reformasi birokrasi tengah berjalan di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok. Maka mereka harus memahami bahwa pemerintahan kali ini berbeda dengan pemerintahan di bawah Fauzi Bowo.

"Perbedaan Jokowi dengan Fauzi Bowo sangat-sangat mendasar dan jauh berbeda. Jokowi programnya lebih terlihat, revolusioner dan visioner. Program-program itu sebuah gerakan yang besar," kata anggota DPRD DKI Sanusi di acara Rakerda Gerindra, di Hotel Royal Park, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (8/12/2012).

Ia menuturkan, salahsatunya adalah bagaimana menyelesaikan kampung kumuh. Pada zaman Fauzi Bowo program-program yang diajukan hanya menyentuh rumah liar tidak sampai rumah kumuh.

"Kalau rumah kumuh itu kan sudah ada tanah dan bangunannya, tapi jalannya sempit, nggak ada WC dan mudah terbakar. Nah ini harus disentuh, nggak gampang karena perlu kemauan, keberanian dan strategi," kata Sanusi yang menjadi anggota DPRD DKI sejak zaman Fauzi Bowo.

Ia menuturkan, biasanya program-program yang berhadapan langsung dengan masyarakat di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo tidak tersentuh langsung tapi dinantikan, karena masalah itu masalah klasik. Sementara masalah yang klasik agak resisten untuk diterapkan.

"Bayangkan, kalau kampung dibenahi, harus ada sosialisasi yang tepat, pendekatan, dan penyelesaian yang tepat. Jadi program Fauzi Bowo based on project, sementara Jokowi based on peningkatan sumber daya manusia. Dia membangun dengan APBD bukan based on project," jelasnya.

Olehkarenanya ia berharap DPRD DKI bisa solid mendukung setiap program Jokowi-Ahok, terutama dalam hal penganggaran atau pengesahan APBD DKI 2013.

"Ya kita optimis (APBD DKI segera disahkan), tinggal bahas draftnya," ucapnya.

"Karena Jokowi-Ahok ini bukan gubernur Gerindra atau PDIP tapi gubernur rakyat Jakarta. Maka yang penting selama programnya mengarah pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, harus kita dukung,"

Pendapat agan/sista gimana?