Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama terkaget- kaget saat mendengar paparan Dinas PU pada saat rapat anggaran yang diunggah ke Youtube 20 November 2012. Dalam pengajuan anggaran, Dinas PU mencantumkan harga Rp 350 juta untuk scanning and filing electronic 2.450 lembar dokumen. Namun, anggaran tersebut belum termasuk manage service aplikasi online. “Kenapa kasih orang lain? Scanning kasih orang kita juga aja, Pak. Arsip elektronik Rp 350 juta. Bisa pakai orang dalam saja,” kata Basuki sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Dinas PU masih bisa menjawab saat ditanya seperti itu. Menurut jajaran Dinas Pekerjaan Umum, mereka lakukan itu karena tidak memiliki scanner. Ahok tentu semakin heran dinas sekelas provinsi tidak memiliki scanner. Ia mengatakan, printer saja saat ini sudah ada scannernya. Bahkan, penyimpanan file bisa dilakukan di gmail karena murah dan gratis.

Harga Rp 350 juta, menurut Ahok, memang termasuk kecil untuk APBD DKI Jakarta yang mencapai triliunan rupiah. Namun, dana tersebut bisa digunakan untuk hal lainnya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat miskin. “Kecil memang untuk uang kita. Untuk orang miskin, kerja 10 tahun pun tidak punya uang ini, Pak. Dia gaji 2,5 juta per bulan, 10 tahun baru Rp 300 juta,” ujarnya.
Setelah itu, jajaran Dinas PU sepakat untuk membeli alat scanning yang bisa untuk kertas ukuran A-3 seharga Rp 175 juta dan menghapus proyek tersebut. “Kemahalan A3 Rp 175 juta. Saya yakin kalau saya ke kantor Bapak, pasti punya printer yang besar itu. Masak enggak punya. Ini bisa langsung beli kan, enggak usah lelang,” ujarnya lagi.

baguslah koh ahok... jangan biarkan itu walaupun itu hal kecil sekalipun ^^