Menteri Keuangan Agus Martowardojo akan melakukan sosialisasi redenominasi mata uang, atau pengurangan tiga nol dalam rupiah tanpa mengurangi nilainya, mulai Desember 2012 hingga Maret 2013 ke seluruh pelosok Indonesia.

"Kita akan konsultasi publik antara Desember dan Maret dan selanjutnya kita akan memasukkan RUU Redenominasi mata uang ini bisa jadi RUU prioritas ke DPR," ujar Agus Marto saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (30/11/2012).

Agus Marto menjelaskan, masyarakat harus mengerti betul mengenai pengertian dan manfaat dari redenominasi ini.

"Kita betul-betul mendiskusikan redenominasi mata uang dan supaya masyarakat tahu. Itu bukan sanering dan apa manfaat dan semua risiko dibahas. Sudah dilakukan konsultasi publik tapi belum yang benar intensif sampai ke daerah-daerah terpencil," ujarnya.

Menurut Agus Marto, sosialisasi penting agar tidak ada masyarakat yang berpikir bahwa redenominasi langsung berdampak pada pemotongan nilai mata uang.

"Kalau nanti ada penyederhanaan nilai dari rupiah, tidak mempengaruhi daya beli. Karena kalau misalnya Rp 50 ribu bisa beli 1 cangkir kopi, nanti kalau redenom harus Rp 50, harganya dana barangnya pun 50. Sedang kalau sanering nilai rupiahnya dipotong tapi harganya tidak disesuaikan," jelasnya.

Agus Marto berharap setelah masa sosialisasi ini, pembahasan RUU Redenominasi Mata Uang dapat dilakukan dalam dua masa sidang tahun depan.

"Kita harapkan kalau konsultasi publiknya positif, kita harapkan bulan Juni begitu dua masa sidang bisa disetujui," tegasnya.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Herry Poernomo menambahkan, anggaran untuk sosialisasi ini menggunakan anggaran Kementerian Keuangan, meskipun dalam pelaksanaannya membutuhkan bantuan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Hukum dan HAM.

"Ya kan yang ini kan Kemenkeu bersama BI dan yang terkait dengan UU Kemenkumham tapi anggarannya semestinya dari Kemenkeu," tandasnya.

sumber

Selasa, 4 Desember 2012 | 04:42 WIB




Rencana pemerintah yang akan menghapus tiga digit mata mata uang rupiah atau redenominasi, membuat kekhawatiran luar biasa pada rakyat kebanyakan di Surabaya (warga kota di kampung-kampung). Dengan demikian, yang bingung tidak hanya mereka yang memiliki uang banyak di bank. Keresahan mereka sangat wajar, karena pemotongan nilai uang di zaman Bung Karno sekitar tahun 1965, berdampak luas pada masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Sementara saat ini, mereka yang memiliki uang banyak mulai mengalihkan investasinya di luar negeri atau memilih investasi ke logam mulia selain properti. Dengan kondisi ini, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan BI dinilai sembrono dan main-main menerapkan kebijakan redenominasi.

Redenominasi adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol), tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misalnya, Rp 1.000 menjadi Rp 1 atau Rp 5.000.000 menjadi Rp 5.000.

Banyak warga kecil Surabaya tak habis mengerti, mengapa pemerintah akan menerapkan kebijakan redenominasi. Jarwo (42), misalnya. Warga yang memiliki kios rokok ini mengaku tidak tahu apa itu redenominasi.“Saya kurang tahu apa itu redenominasi, di televisi juga tidak pernah dibahas mengenai redenominasi. Kalau misalnya di televisi sering dibahas mengenai redenominasi paling tidak saya tahu sedikit-sedikit,” kata Jarwo yang sering salah menyebut redenominasi saat ditemui Surabaya Pagi, Senin (3/12).

Tetapi setelah dijelaskan redenominasi, Jarwo baru berani berkomentar. “Menurut saya kebijakan seperti itu hanya akal-akalan pemerintah untuk menaikkan harga bahan pokok saja. Kalau itu yang terjadi berarti pemerintah ngawur,” cetus Jarwo.

Berbeda dengan Jarwo, Abdur Rohman(56) salah satu pedagang kaki lima di daerah Kenjeran tidak mau ambil pusing apabila redenominasi diberlakukan. “Terserah Pemerintah membuat kebijakan apa saja asal mereka tidak mengabaikan nasib wong cilik,” ucap dia.

Begitu juga Deri (21), penjaga warung diwilayah Tambak Sari Surabaya. “Ruwet mas, bingung rego polehan. Ojok-ojok sembako melu mundak gara-gara rego didukno ngunu. Nasibe danganku piye terusan” keluh Deri.

Selain tiga orang tersebut, masih ada lagi yang kontra dengan kebijakan redenominasi ini. Hari Rahmat(37), tukang becak daerah Kali Kepiting. “Gak urus mas, seng penting duek iku iso gawe sandang pangan keluargaku,” ujarnya.

Selain rakyat miskin kota, para pekerja swasta pun juga turut berkomentar atas rencana kebijakan redenominasi tersebut. Aden (24), pegawai swasta EO. “Buntu mas, kalau gitu bayaranku jadi berapa mas? Kapan sugihne, biasane bawa uang 50.000 keliatan banyak, sekarang kalo cuma jadi 50 rupiah dadi berasa gak gowo opo-opo,” tutur Aden.

Mahasiswa juga resah. Ia menilai kebijakan itu untuk mengalihkan isu yang akan menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak). “Paling itu cuma pengalihan isu dari pemerintah yang tampaknya mau naikkan harga BBM. Lihat saja, beberapa hari terakhir kan BBM sudah langka, sepertinya harga BBM mau dinaikkan lagi,” ungkap Yanuar(22), mahasiswa semester 7 ini.

Jangan Main-main

Suli Daim, anggota Komisi C DPRD Jatim meminta agar Bank Indonesia (BI) dan Kemenkeu tidak main-main dengan program redominasi rupiah ini. Meski secara umum, program ini patut diapresiasi. "Menurut kami bagus, cuma nanti sosialisasinya yang patut digarap serius dan tidak main-main," jelas Suli Daim dikonfirmasi terpisah.

Politisi asal PAN ini menambahkan, dengan program redominasi rupiah ini, diharapkan akan memberikan dampak positif pada masyarakat. "Kita bisa melihat mata uang di beberapa negara betapa simple sekali mata uangnya yang satuan, puluhan, ratusan. Jadi kalau dikatakan siap tidak siap? Masyarakat harus siap karena ini justru akan meningkatkan nilai mata uang kita," paparnya.

Ia meyakini, segala bentuk perubahan pasti ada pro dan kontra. "Karenanya sosialisasi sangatlah penting dan lebih dini harus dilakukan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq meminta agar sosialisasi kebijakan itu dilakukan secara komprehensif. "Jangan sampai program baru ini malah membingungkan masyarakat luas," tegasnya.

Dampak Bisnis

Banyak yang khawatir bahwa redenominasi akan sama dengan sanering yang pernah diberlakukan di Indonesia pada masa pemerintahan orde lama. Menurut Edy Juwono Slamet, pakar investasi Unair, redenominasi tidak akan berdampak banyak bagi masyarakat. Sebab, redenominasi hanya penyederhaan mata uang saja tanpa menghilangkan nilainya. “Jadi, masyrakat tidak perlu khawatir dengan adanya redenominasi,” ujarnya.

Redenominasi, lanjutnya, bertujuan menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakuan transaksi.Tujuan berikutnya, mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional. Sedangkan Sanering bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga. Ini dilakukan karena terjadi hiperinflasi (inflasi yang sangat tinggi).

“Masyarakat kita kan cenderung takut kalau penyerdahaan mata uang tidak diimbangi dengan harga barang, padahal tidak demikian. Kalau redenominasi semua akan mengikuti sesuai harga barang, intinya semuanya akan disesuaikan,” ungkap Edy menjelaskan.

Jika redenominasi ini benar-benar dilaksanakan, apakah bisnis property ataupun saham akan terkena imbasnya? “Sejauh ini masih redenominasi, saya kira imbasnya tidak terlalu besar. Orang mengalihkan uangnya ke bisnis properti atau emas karena bisnis ini jarang beresiko adanya penurunan harga atau bisa dikatakan resikonya kecil. Sehingga menarik minat pebisnis untuk mengarah ke sana,” jelas Edy.

Begitu juga dengan penjualan saham. “Saya rasa tidak begitu banyak berubah sejauh ini masih redenominasi, karena juga akan mengikuti kondisi keuangan. Apalagi saham ini selalu berubah tiap jam bukan tiap hari. Jadi tidak akan berpengaruh banyak, asal pandai memainkan saham,” pungkasnya.

Sumber