Jakarta - Sebanyak 25 pemerintah daerah sudah menetapkan upah minimum provinsi/kota (UMP/UMK) untuk tahun depan dengan kenaikan signifikan. Namun Presiden SBY tak mau buruh melakukan sweeping lagi dengan mengajak buruh-buruh lain berdemo.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat kabinet menteri-menteri dengan Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/11/2012).

"Terkait dengan menjamin keamanan perusahaan, setelah UMP ini ditetapkan maka tidak boleh ada sweeping. Tidak boleh ada pemaksaan dan harus ditegakan hukum secara baik, aturan harus ditegakan, Kapolri akan menjaga agar iklim usaha kita tetap terjaga," kata Hatta mengucapkan arahan SBY.

Pemerintah, kata Hatta, akan terus menjaga iklim investasi di Indonesia membaik demikian juga dengan kesejahteraan buruh melalui upah yang layak.

Hatta menyampaikan, pemerintah akan menjaga agar sektor industri tetap berjalan baik. Dalam rapat juga dibahas mengenai aturan outsourcing baru yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Soal outsourcing ini akan ada masa transisi bagi seluruh perusahaan untuk menyesuaikannya.

Presiden SBY, kata Hatta, juga akan memberikan insentif non cash seperti penghapusan biaya tinggi ekonomi yang selama in terjadi.

"Soal UMP, bagi perusahaan yang tidak mampu bisa mengajukan penangguhan ke pemda," cetus Hatta.

"Arahan Bapak Presiden tetap, kita mengacu agar buruh kita terus mencapai angka yang layak, namun perusahaan juga kita jaga," cetus Hatta.
=====================

Kira-kira nanti buruh ntuk mau diapain....yak...kalau nekat sweeping