JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas 25 persen harga perkiraan sendiri (HPS) di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berbuntut panjang. Pasalnya, persaingan antarkontraktor yang akan menangani sebuah proyek bakal semakin ketat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ery Basworo menegaskan, kontraktor yang akan memenangkan tender harus mengedepankan harga yang tidak hanya murah, tetapi juga responsif.

Hal ini berarti pihak kontraktor yang menawarkan nilai murah belum tentu menang dalam lelang karena akan ada verifikasi lanjutan setelahnya. "Jadi, yang murah belum tentu menang. Harus murah dan bertanggung jawab, rasional," kata Ery kepada Kompas.com, Jumat (16/11/2012).

Ia mengaku akan ketat mengawasi semua penawaran kontraktor. Pasalnya, DKI Jakarta memiliki kontur tanah yang lebih rumit dengan bahan pertimbangan yang lebih banyak. Ada pertimbangan konstruksi dan pertimbangan sosial misalnya. Lebih lanjut, kata dia, sistem lelang akan digelar terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tentunya juga di bawah pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Jadinya ketat. Kalau murah, tetapi nggak rasional, ya untuk apa? Lelangnya juga transparan, semua bisa ikut," tandasnya.

Untuk diketahui, imbas dari rencana pemangkasan HPS sebesar 25 persen di semua SKPD memicu anggapan tak adanya kontraktor yang akan bermitra dengan DKI. Akan tetapi, Pemprov DKI merasa tak khawatir karena akan menggandeng dan memudahkan subkontraktor lain untuk bekerja sama.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama beberapa hari lalu. Skema anggaran Dinas PU DKI 2013 ditaksir mencapai Rp 2,5 triliun. Jumlah tersebut digunakan untuk menyokong seluruh program Dinas PU seperti pembebasan lahan MRT, pelebaran jalan, dan penggalian kali.

hmm... ada aja alesannya buat cari celah ya pak