- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Jokowi: Suster atau Dokter Judes Dicopot
TS
muhas14
Jokowi: Suster atau Dokter Judes Dicopot
Quote:
Quote:
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku dengan mendatangi langsung ke rumah warga untuk membagikan kartu sehat,dirinya ingin menunjukkan kepada jajarannya bagaimana cara melayani masyarakat.
"Jadi kartu ini sudah kami antar dari rumah ke rumah. Saya ingin menunjukkan kepada jajaran pemprov bahwa melayani warga, ya seperti ini," ujar Jokowi kepada wartawan di depan Puskesmas Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
Menurut Jokowi. pegawai di rumah sakit maupun Puskesmas wajib memberikan pelayanan yang terbaik, meskipun ini adalah program gratis yang diberikan kepada masyarakat. Bahkan ia tidak segan-segan akan mencopot petugas yang tidak melayani warga dengan baik.
"Kalau dokter atau susternya judes nanti dicopot, mau ndak?" kata Jokowi yang disambut tepuk tangan warga.
Ia menjelaskan, KJS dapat langsung digunakan di Puskesmas dan rumah sakit terpilih.
"Ketika datang ke Puskesmas, warga tinggal menunjukkan kartu, didaftar, kemudian digesek...sreet, keluar ini (sambil menunjukan kertas). Ini (kertas) rangkap dua, pertama record mengenai sakit yang diderita pemegang kartu, misalnya minggu pertama sakitnya apa, dan billing system, masalah prosedur keuangan yang sudah ter-record dalam kartu ini," ungkapnya.
Menurut Jokowi, dengan KJS, manajemen keuangan dan manajemen kontrol pada kartu menjadi mudah diketahui karena sudah terdapat dalam kartu tersebut.
Dengan kartu ini, pasien dengan penyakit apa saja bisa menggunakannya. Dan kartu itu akan langsung online ke kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kartu Jakarta Sehat tidak ada limit.
"Ya semua penyakit dong, ada penyakit panu, masuk angin, periksa darah, ibu melahirkan, bahkan sakit kanker termasuk kemotheraphy sekalipun enggak ada batasannya," urai Jokowi.
Penyakit yang tak bisa ditanggung KJS hanya mata dan penyakit pendengaran yang membutuhkan alat dengar. "Penyakit berat bisa di-cover itu semuanya. Nanti akan ada manajemen kontrol yang akan kita bentuk unitnya langsung di bawah saya," kata Jokowi yang kemarin juga mendatangi warga Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Beda dengan Jamkesda
Selain ke Marunda, Tanahtinggi, dan Bukit Duri, Jokowi kemarin juga membagikan KJS di Manggarai dengan cara door to door pula. Sabtu pekan lalu, KJS telah dibagikan ke warga Kelurahan Pademangan Timur dan Kelurahan Tambora.
KJS akan menyasar 4,7 juta jiwa atau setara dengan 50 persen jumlah warga Ibu Kota. Untuk masa uji coba ini, KJS baru dibagikan sebanyak 3.000 di enam kelurahan yang dinilai kumuh dan padat penduduk. Data penerima kartu sehat disesuaikan dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.
Jokowi mengatakan, KJS berbeda dengan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jokowi mengklaim, program KJS dibangun dengan sistem dan manajemen yang lebih baik.
"Ya beda jauh. Ini (KJS) sistemnya jelas. Ada billing system-nya, manajemen keuangannya menjadi lebih terkontrol dan ada rekam medisnya," ujar Jokowi.
Kelebihan KJS dan yang membedakan dengan Jamkesda adalah cara mendapatkannya. Mengurus KJS tak perlu datang ke aparat setempat, seperti RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Warga hanya perlu menunjukkan KTP dan KK ke Puskesmas dan akan mendapatkan KJS secara cuma-cuma. Warga pemilik KJS juga tidak akan dikenai biaya selama pengobatan.
Tergantung Telkom
Di sisi lain, Jokowi menyatakan, KJS menelan anggaran hingga Rp 800 miliar. Sedangkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kepada seluruh masyarakat DKI, maka tahun 2013 mendatang anggaran pengobatan untuk KJS sebesar Rp 1 triliun.
Menurut Jokowi, anggaran tahun ini dinilai belum cukup untuk melaksanakan KJS secara maksimal. Karena itu, dalam RAPBD 2013 telah diusulkan penambahan alokasi anggaran untuk KJS Rp 1 triliun. "Tahun depan kita usulkan kira-kira Rp 1 triliun. Tapi itu terserah DPRD. Saya serahkan semuanya ke dewan," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menambahkan, pihaknya akan terus mensosialisasikan pembuatan KJS kepada warga, melalui Puskesmas dan rumah sakit. Proses pembuatan KJS cukup dengan membawa KTP dan KK DKI ke petugas Puskesmas setempat.
"Namun untuk selesai pembuatan kartunya tergantung dari pihak PT Telkom yang memproduksi kartu itu. Kalau belum punya kartu juga bisa berobat gratis cukup menunjukkan KTP saja," ujarnya.
Sementara itu, Dr dr Ari Fahrial Syam SpPD-KGEH, dosen dan praktisi klinis mengatakan, Jokowi harus mempersiapkan sarana dan prasarana asertasumber daya yang cukup untuk menampung pelayanan gratis baik di Puskesmas maupun di RSUD atau RS milik Pemprov DKI.
Praktik kedokteran harus ditegakkan secara profesional dan keamanan pasien harus dilaksananakan. Alat-alat yang steril harus menjadi syarat mutlak untuk pelayanan. "Ambil contoh alat cabut gigi harus steril sehingga peralatan sterilisasi harus disiapkan dan jumlah pasien harus disesuaikan dengan alat steril," kata dr Ari, kemarin.
"Jadi kartu ini sudah kami antar dari rumah ke rumah. Saya ingin menunjukkan kepada jajaran pemprov bahwa melayani warga, ya seperti ini," ujar Jokowi kepada wartawan di depan Puskesmas Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
Menurut Jokowi. pegawai di rumah sakit maupun Puskesmas wajib memberikan pelayanan yang terbaik, meskipun ini adalah program gratis yang diberikan kepada masyarakat. Bahkan ia tidak segan-segan akan mencopot petugas yang tidak melayani warga dengan baik.
"Kalau dokter atau susternya judes nanti dicopot, mau ndak?" kata Jokowi yang disambut tepuk tangan warga.
Ia menjelaskan, KJS dapat langsung digunakan di Puskesmas dan rumah sakit terpilih.
"Ketika datang ke Puskesmas, warga tinggal menunjukkan kartu, didaftar, kemudian digesek...sreet, keluar ini (sambil menunjukan kertas). Ini (kertas) rangkap dua, pertama record mengenai sakit yang diderita pemegang kartu, misalnya minggu pertama sakitnya apa, dan billing system, masalah prosedur keuangan yang sudah ter-record dalam kartu ini," ungkapnya.
Menurut Jokowi, dengan KJS, manajemen keuangan dan manajemen kontrol pada kartu menjadi mudah diketahui karena sudah terdapat dalam kartu tersebut.
Dengan kartu ini, pasien dengan penyakit apa saja bisa menggunakannya. Dan kartu itu akan langsung online ke kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kartu Jakarta Sehat tidak ada limit.
"Ya semua penyakit dong, ada penyakit panu, masuk angin, periksa darah, ibu melahirkan, bahkan sakit kanker termasuk kemotheraphy sekalipun enggak ada batasannya," urai Jokowi.
Penyakit yang tak bisa ditanggung KJS hanya mata dan penyakit pendengaran yang membutuhkan alat dengar. "Penyakit berat bisa di-cover itu semuanya. Nanti akan ada manajemen kontrol yang akan kita bentuk unitnya langsung di bawah saya," kata Jokowi yang kemarin juga mendatangi warga Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Beda dengan Jamkesda
Selain ke Marunda, Tanahtinggi, dan Bukit Duri, Jokowi kemarin juga membagikan KJS di Manggarai dengan cara door to door pula. Sabtu pekan lalu, KJS telah dibagikan ke warga Kelurahan Pademangan Timur dan Kelurahan Tambora.
KJS akan menyasar 4,7 juta jiwa atau setara dengan 50 persen jumlah warga Ibu Kota. Untuk masa uji coba ini, KJS baru dibagikan sebanyak 3.000 di enam kelurahan yang dinilai kumuh dan padat penduduk. Data penerima kartu sehat disesuaikan dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.
Jokowi mengatakan, KJS berbeda dengan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jokowi mengklaim, program KJS dibangun dengan sistem dan manajemen yang lebih baik.
"Ya beda jauh. Ini (KJS) sistemnya jelas. Ada billing system-nya, manajemen keuangannya menjadi lebih terkontrol dan ada rekam medisnya," ujar Jokowi.
Kelebihan KJS dan yang membedakan dengan Jamkesda adalah cara mendapatkannya. Mengurus KJS tak perlu datang ke aparat setempat, seperti RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Warga hanya perlu menunjukkan KTP dan KK ke Puskesmas dan akan mendapatkan KJS secara cuma-cuma. Warga pemilik KJS juga tidak akan dikenai biaya selama pengobatan.
Tergantung Telkom
Di sisi lain, Jokowi menyatakan, KJS menelan anggaran hingga Rp 800 miliar. Sedangkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kepada seluruh masyarakat DKI, maka tahun 2013 mendatang anggaran pengobatan untuk KJS sebesar Rp 1 triliun.
Menurut Jokowi, anggaran tahun ini dinilai belum cukup untuk melaksanakan KJS secara maksimal. Karena itu, dalam RAPBD 2013 telah diusulkan penambahan alokasi anggaran untuk KJS Rp 1 triliun. "Tahun depan kita usulkan kira-kira Rp 1 triliun. Tapi itu terserah DPRD. Saya serahkan semuanya ke dewan," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menambahkan, pihaknya akan terus mensosialisasikan pembuatan KJS kepada warga, melalui Puskesmas dan rumah sakit. Proses pembuatan KJS cukup dengan membawa KTP dan KK DKI ke petugas Puskesmas setempat.
"Namun untuk selesai pembuatan kartunya tergantung dari pihak PT Telkom yang memproduksi kartu itu. Kalau belum punya kartu juga bisa berobat gratis cukup menunjukkan KTP saja," ujarnya.
Sementara itu, Dr dr Ari Fahrial Syam SpPD-KGEH, dosen dan praktisi klinis mengatakan, Jokowi harus mempersiapkan sarana dan prasarana asertasumber daya yang cukup untuk menampung pelayanan gratis baik di Puskesmas maupun di RSUD atau RS milik Pemprov DKI.
Praktik kedokteran harus ditegakkan secara profesional dan keamanan pasien harus dilaksananakan. Alat-alat yang steril harus menjadi syarat mutlak untuk pelayanan. "Ambil contoh alat cabut gigi harus steril sehingga peralatan sterilisasi harus disiapkan dan jumlah pasien harus disesuaikan dengan alat steril," kata dr Ari, kemarin.
sumber air
dicopot apa nya pak
0
27.4K
Kutip
84
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan