sumber foto dari google

Jakarta (Bali Post) -Dominasi partai politik (parpol) dalam kasus korupsi seperti yang dirilis pihak istana melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam diprotes kalangan parpol. Mereka mempertanyakan pengumuman kader parpol terlibat korupsi yang datangnya dari Istana.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaeni mengatakan akan lebih baik persoalan hukum yang melibatkan pejabat negara, baik dari kader parpol maupun birokrat yang terlibat hukum dijelaskan oleh aparat penegak hukum untuk menghindari politisasi. ''Akan lebih pas kalau yang bicara soal korupsi adalah penegak hukum, termasuk datanya, agar benar-benar tidak menimbulkan praduga bahwa pemberantasan korupsi tidak tebang pilih dan benar terpolitisasi,'' kata Jazuli di Jakarta, Minggu (30/9) kemarin.

Dalam rilis resmi yang diumumkan pihak Istana, Dipo menyatakan mayoritas pejabat negara yang terlibat korupsi berasal dari partai politik. Seskab Dipo Alam mengumumkan institusi terkorup berdasarkan izin pemeriksaan yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004.

Di peringkat pertama, Partai Golkar merupakan partai yang kadernya paling banyak melakukan pidana korupsi, diikuti PDI-P, Demokrat, PPP, PAN dan PKS. Sedangkan dari birokrat, pihak istana tidak spesifik menyebut nama institusi dimaksud seperti lembaga parpol.

Menurut Dipo Alam, sejak Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus. Lebih dari separuh di antaranya adalah pejabat dari partai politik.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengkritisi akurasi data yang dilansir pihak Istana tersebut. Menurutnya, rilis yang disampaikan Dipo Alam berbeda dengan data yang ada di PKS. Akibat kesalahan itu, PKS ditempatkan di posisi keenam dengan kadernya yang banyak terlibat korupsi.

Kata Hidayat, Dipo Alam menyebutkan sejak tahun 2004 hingga 2012, kader PKS yang menduduki posisi sebagai pejabat negara dan terkena kasus korupsi sebanyak empat orang. Padahal, menurut catatan PKS hanya satu. Karena dari empat yang terlibat itu, hanya satu yang terbukti di pengadilan. ''Dan satu itu pun oleh Mahkamah Agung telah dibebaskan karena melalui PK-nya diharuskan direhabilitasi dan dipulihkan nama baiknya,'' kata Hidayat.

Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin juga mempertanyakan urgensi Dipo Alam dalam mengumumkan rilis institusi terkorup yang didominasi partai politik. Dia juga mempertanyakan kewenangan Seskab dalam mengumumkan rilis yang dinilainya baru kali ini dilakukan. ''Pernyataan Dipo Alam tendensius, provokatif dan mengadu domba,'' kata Nurul Arifin. Nurul menyebut sikap dan langkah Seskab Dipo Alam tidak etis. ''Hendaknya ini menjadi wewenang Kemendagri. Mereka tidak pernah menyinggung soal partai menyangkut kepala daerah dan birokrat yang korup. Saran saya Pak Dipo sebaiknya lebih hati-hati membuat statemen, ibarat menepuk air di dulang, maka terpecik muka sendiri,'' ujarnya.

Pejabat negara dengan latar belakang parpol yang dimohonkan persetujuan pemeriksaannya adalah:

1. Golkar 64 orang (36,36 persen)
2. PDIP 32 orang (18,18 persen)
3. Partai Demokrat 20 orang (11,36 persen)
4. PPP 17 orang (3,97 persen); PKB 9 orang (5,11 persen)
5. PAN 7 orang (3,97 persen)
6. PKS 4 orang (2,27 persen)
7. PBB 2 orang (1,14 persen)
8. PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masing-masing 1 orang (0,56 persen)
9. Birokrat/TNI 6 orang (3,40 persen)
10. Independen/non partai 8 orang (4,54 persen)
11. Gabungan partai 3 orang (1,70 persen)

sumber berita : sumber1 dan sumber2

info korupsi : info korupsi

semoga indonesia tanpa korupsi

kalau bermanfaat jangan lupa gan