Pemeriksaan Dahlan Iskan Berlangsung Tertutup
Penulis : Sabrina Asril | Senin, 5 November 2012 | 11:33 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR, Senin (5/11/2012) pagi. Ia dipanggil BK terkait dugaan adanya oknum anggota DPR yang meminta jatah ke sejumlah BUMN. Namun, pemeriksaan terhadap Dahlan berlangsung tertutup. Hanya anggota BK yang diperkenankan masuk dan mengikuti pemeriksaan di Ruang BK.

"Penyampaian informasinya berlangsung tertutup," ujar Ketua BK, M Prakosa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

BK dihadiri delapan anggotanya termasuk Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo. Wartawan hanya diperkenankan mengambil gambar sesaat sebelum rapat dibuka. Dahlan sendiri datang sekitar pukul 09.30 didampimgi oleh sekitar lima orang stafnya.

Prakosa mengatakan, pemanggilan kali ini untuk menggali informasi dari Dahlan terkait dugaan praktik pemerasaan yang dilakukan oknum anggota DPR pada BUMN. Ia menambahkan, BK juga akan memanggil oknum-oknum DPR yang akan disebut Dahlan dan oknum BUMN yang merasa diperas.

"Apabila ada bukti-bukti awal akan kami lakukan pemanggilan-pemanggilan. Kami ingin ungkap apakah tudingannya itu ada dokumen pendukungnya sebagai bagian dari penyidikan," ujar Prakosa.

Mengenai kemungkinan pernyataan Dahlan akan diteruskan ke KPK, Prakosa mengatakan, jika memang ternyata ada persengkongkolan yang merupakan pelanggaran etika dan mengandung tindak pidana, akan langsung diproses ke penegak hukum.

"Saya kira ini momentum yang bagus untuk lembaga DPR bahwa ini ada arah ke penyelenggaraan yang lebih bagus untuk menunjukkan bahwa Dewan sebagai lembaga yang kredibel," ujarnya.

Perseteruan antara anggota Dewan dengan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait himbauan tidak melakukan praktek kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat. Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluhkan ke Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah.

Modus yang dilakukan pun beragam mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN. Terkait pengakuan Dahlan itu, hari ini, BPK memeriksa Dahlan, serta Kepala Humas dan Protokol Kementerian BUMN Faisal Halimi dan Direktur RNI Ismed Hasan Putro diperiksa Badan Kehormatan DPR.

Source

Kalau DPR transparan dan mau mengungkap kasus ini, kenapa hearing-nya dilakukan tertutup oleh BK DPR?