JAKARTA (Pos Kota) – Pengusaha China mulai merambah proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Proyek pertama yang akan ditangani mereka yakni proyek mengurai sampah dan sedimen (endapan lumpur) yang ada di kali.

Tahap awal, pengusaha China mengurai sampah dan sedimen di Kali Ciliwung. Bila berjalan mulus, pengerjaan serupa akan dilakukan di 13 aliran sungai.

Kepastian ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Besuki Tjahaya Purnama alias Ahok, usai petemuan dengan sejumlah pengusaha China di balaikoa, Sabtu (3/11).

Menurut Ahok, perusahaan asal China tersebut berencana mengembangkan bakteri yang mampu mengurai sampah maupun sedimen yang menumpuk di dasar kali. “Untuk tahap awal, rencananya ujicoba penguraian sampah ini akan dilakukan di anak Kali Ciliwung sepanjang satu kilometer atau tepatnya di depan Istana Negara,” katanya.

Ahok mengaku pihaknya memang sengaja mengundang perusahaan dari China yang kebetulan sedang presentasi di Sekretariat Negara (Sekneg) terkait pengembangan bakteri yang mampu mengurai sampah. “Sungai akan jadi bening, karena tanah, lumpur, minyak, dan oli yang ada di dalam kali hilang,” tuturnya.

Cara kerjanya, kata Ahok, sampah akan diurai dengan mikro bakteri pemakan sampah. Bakteri ini selain dapat mengurai sampah juga aman untuk masyarakat. “Bisa menguraikan sampah, pakai mikro bakteri pemakan sampah, dan aman bagi manusia.”

UJI COBA 3 BULAN

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Eko Bharuna, menuturkan bakteri yang dikembangkan itu nantinya disuntikan ke dalam sungai. “Bakteri itu bisa memakan sedimen yang saat ini sudah menumpuk di dasar sungai. Bakteri dapat memakan sampah organik maupun non organik. Nantinya air yang hitam menjadi bening. Selain itu bisa menghilangkan bau,” kata Eko.

Uji coba proyek ini, kata Eko, akan dilakukan selama tiga bulan di anak Kali Ciliwung depan Istana Negara. Jika berhasil, program ini bisa dilanjutkan untuk kali-kali lainnya di Jakarta. “Nanti dicek hasilnya seperti apa? Kalau bagus, bakteri itu bisa saja digunakan di semua kali di Jakata,” ucapnya.

Rencana tersebut akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Dalam MoU nantinya akan diperhitungkan masalah harga atau nilai royek yang akan dikerjakan.
Menyangkut sampah, hingga kini pemprov belum mampu menanganinya dengan baik. Selain di sungai, sampah menumpuk di sejumlah lingkungan permukiman warga. Bukan itu saja, sampah juga berceceran di jalanan.

Sesuai dengan data, setiap hari volume sampah mencapai 6.000 ton atau 25 ribu M3. Dana yang dikeluarkan untuk pemusnahan sampah tersebut hampir Rp1 triliun/tahun. Sejauh ini sampah asal Jakarta sebagian besar dibuang di Bantargebang, Bekasi.

HARUS TENDER

Menanggapi langkah Ahok, Ridho Kamaludin, anggota DPRD DKI Jakarta, menegaskan seluruh pekerjaan yang dibiayai duit rakyat bersumber dari APBD harus melalui proses tender. “Tidak bisa main MoU saja. Kan perusahaan nasional juga memiliki kemampuan itu. Masak sih enggak ada pengusaha Indonesia yang bisa mengerjakan itu?” tandasnya.

DPRD setuju saja dengan berbagi program untuk mengurangi sampah dan sedimen di sungai, tetapi sumber dananya harus jelas. “Kalau mau memakai uang dari APBD kan sudah ada ketentuannya,” tegasnya. (john/st/ird)