Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada 3 permasalahan yang terus dipertanyakan terkait proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Tiga masalah itu belum bisa terjawab oleh manajemen PT MRT Jakarta selaku pelaksana proyek MRT.

"Masih ada 3 hal yang perlu dibahas dan akan dijawab minggu depan," kata mantan Walikota Solo ini saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (1/11/12).

Masalah pertama yang masih menjadi pembahasan adalah persoalan mengenai return of investment atau waktu pengembalian investasi. Hal ini penting karena sangat menentukan pengembalian pinjaman utang triliunan rupiah kepada JICA Jepang.

"Saya mau tanya tapi belum terjawab itu," ungkap Jokowi.

Persoalan kedua soal intensitas penumpang yang akan menggunakan MRT saat nanti telah beroperasi. Menurut Jokowi hal ini juga betul-betul perlu diperhitungkan secara matang karena akan berpengaruh terhadap pendapatan dan pengembalian investasi.

"Kalau pagi sama sore mungkin penuh, kalau agak siang atau sore itu gimana," tanya Jokowi.

Masalah terakhir adalah yang masih menjadi ganjalan mengenai pinjaman untuk investasi MRT memakai skema pinjaman bersyarat ketat. Salah satu yang menonjol adalah masuknya para kontraktor asal Jepang dalam proyek ini.

"Yang ketiga kenapa ini pakai tight loan (pinjaman bersyarat ketat). Saya tanya kenapa, dan ini juga belum terjawab," lanjutnya.

Jokowi mengharapkan, semua pembahasan ini akan berjalan cepat. Sehingga proses konstruksi pun otomatis akan berjalan cepat sesuai dengan rencana. Jokowi berjanji akan terus membahas ini sehingga mendapat kesepakatan yang pasti.

"Nanti kalau udah terjawab kita jelaskan lagi. Pokoknya ini terus sampai bener-bener harganya bener. Konstruksi dan rute-rutenya udah iya saya putuskan. Saya pengennya juga semuanya cepat,"katanya.

[URL="http://finance.detik..com/read/2012/11/01/172123/2078983/4/3-masalah-proyek-mrt-yang-membuat-jokowi-masih-galau?991104topnews"]SUMBER[/URL]

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Restu Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo perihal megaproyek mass rapid transit (MRT), belum jua cair. Sebabnya, Jokowi merasa belum mendapat penjelasan detail terkait proyek yang menelan biaya senilai Rp 15,5 triliun itu.
"Ya, tergantung yang menjelaskan. Kalau mereka bisa menjelaskan harga per kilometer, letter of investment, dan jumlah penumpangnya yang ada pada jalur tersebut. Dan ini MRT kan BUMD, banyak yang belum dijawab secara clear," ucap Jokowi di Jakarta, Selasa (30/10/2012).
Menurutnya, pembuatan MRT mesti dilakukan secara hati-hati. Apalagi, proyek MRT itu gagal di empat kota.
"Kan kita tahu ada empat yang kolaps. Kalau nanti MRT Jakarta kolaps, akan diambil alih oleh Pemda, itu kita harus hati-hati. Kan kemarin sudah dijelaskan, tapi saya enggak nangkep. Sekarang saya sudah agak nangkep. Ini bukan evaluasi, saya hanya tanya terkait dengan perjanjian," ujarnya seraya mengemukakan, proyekMRT sudah termasuk ranah bisnis.
"Kan pinjaman itu dari Jepang barangnya dari Jepang. Sejauh ini masih mahal, saya ini orang bisnis enggak usah yang ruwet-ruwet, kotanya seperti apa, penduduknya berapa, penumpangnya berapa. Ini sudah masuk di ranah bisnis," katanya.
Selasa (30/10/2012), pihak PT MRT kembali membeberkan ihwal proyek MRT di hadapan Jokowi. Namun, Jokowi justru memilih meninggalkan persamuhan tersebut saat PT MRT memberi paparan proyek MRT.
Jokowi yang berjalan keluar gedung Balaikota DKI berkilah akan menuju Kementerian Perhubungan untuk membahas urusan kemacetan dan perhubungan di Ibu Kota.
Sepeninggal Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bergegas menuju ruang rapim. Sejurus kemudian, Basuki mengambil alih persamuhan.
Usai pertemuan, Basuki memastikan, pembangunan MRT akan dikaji ulang hingga akhir 2012. "Kami minta ke MRT pengkajian kembali, dari sisi biaya kembali modal, teknisnya. Itu yang minta dikaji," ujar Basuki.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI berharap proyek MRT berjalan lancar, dan tidak kolaps di tengah jalan. "Intinya Pak Gubernur setuju Jakarta harus punya MRT, tetapi harus jelas dulu semuanya. Dalam melakukan pengkajian dari sisi biaya, kembali modal, dari sisi teknisnya itu seperti apa, kalau pakai harga sekarang masih terlalu mahal," ujarnya seraya mengaku, tidak gentar denda pembayaran Rp 800 juta per hari bila proyek MRT tertunda.
"Ya, gimana lagi, kalau terhenti kena penalti. Tapi kalau terus dilanjutkan dengan konsep yang seperti ini malah lebih bahaya lagi," paparnya.
Direktur Utama PT MRT Tribudi Rahardjo setali tiga uang dengan Basuki. Ia mengatakan, pihak PT MRT mendapatkan tugas untuk melakukan evaluasi oleh Gubernur DKI. Sebelum diputuskan kelanjutan nasib MRT, pihaknya berjanji akan secara rutin akan berkoordinasi dengan unit terkait.
"Kami diberikan waktu untuk mengevaluasi, paling tidak seminggu sekali kami diminta untuk berkoordinasi dengan unit-unit," ujar Tribudi.
Ia menjelaskan, satu hal yang mendapat sorotan tajam Jokowi-Basuki adalah kemampuan operasional MRT. "Pemberian subsidi terhadap MRT yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 mengenai penyertaan modal ke PT MRT juga akan dievaluasi kembali," katanya.
PT MRT Jakarta juga akan terkena pinalti jika uang pinjaman tidak segera digunakan, karena di dalam kerjasama tersebut terdapat commitment charge.
"Kalau pinjam ada batas waktu, sampai batas waktu tidak terserap ada yang harus dibayar," ujar Tribudi.

SUMBER

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum memastikan nasib keberlanjutan megaproyek berbasis rel, Mass Rapid Transit (MRT). Padahal, apabila kerjasama proyek MRT bersama Japan International Coorporation Agency (JICA) ini molor atau terhenti, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menanggung denda yang dibayarkan ke JICA sebesar Rp 800 juta per hari.

"Dipinalti, ya enggak apa-apa. Dulu yang buat perjanjian gimana? Saya ini spartan, mau siang malam terus enggak berhenti-berhenti," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Ia mengatakan masih belum dapat memberikan keputusan perihal keberlanjutan proyek MRT dikarenakan belum mendapatkan presentasi dan pemaparan lebih jelas dari pihak PT MRT Jakarta.

"Ya, tergantung yang menjelaskan. Kalau mereka bisa menjelaskan harga per kilometer, letter of investment, dan jumlah penumpangnya yang ada pada jalur tersebut. Dan ini MRT kan BUMD, banyak yang belum dijawab secara clear," katanya.

Jokowi mengatakan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan MRT tersebut. Dia tidak mau proyek yang menelan biaya lebih dari Rp 15,5 triliun ini berhenti di tengah jalan. Keberadaan MRT di empat kota yang disebutkan Jokowi mengalami kebangkrutan, sehingga harus diambil alih oleh negara.

"Kan kita tahu ada empat yang kolaps. Kalau nanti MRT Jakarta kolaps, akan diambil alih oleh Pemda, itu kita harus hati-hati. Kan kemaren sudah dijelaskan, tapi saya enggak nangkep. Sekarang saya sudah agak nangkep. Ini bukan evaluasi, saya hanya tanya terkait dengan perjanjian," ujarnya.

Selain itu, tutur Jokowi, ia adalah seorang yang berasal dari dunia bisnis. Oleh karena itu, ia akan terus mengkaji proyek MRT ini.

"Kan pinjaman itu dari Jepang barangnya dari Jepang. Sejauh ini masih mahal, saya ini orang bisnis enggak usah yang ruwet-ruwet, kotanya seperti apa, penduduknya berapa, penumpangnya berapa. Ini sudah masuk di ranah bisnis," katanya.

SUMBER