JAKARTA, KOMPAS.com — Dua pekan sudah Ibu Kota dipimpin oleh Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah aksi telah dilakukan pasangan gubernur ini, bahkan sering kali menarik perhatian masyarakat yang rindu pemimpin sederhana dan tak elitis seperti Jokowi. Namun, semua seperti larut dalam masa bulan madu yang indah sehingga luput memperhatikan hal lain yang dianggap kecil.
Selama ini pendapatan dari puskesmas diputar untuk menutup sektor kesehatan. Kalau digratiskan tanpa biaya, itu menjadi berat anggarannya.
-- Maria Henie

Satu contoh adalah kebijakan Jokowi yang ingin memberikan pelayanan optimal dari sisi kesehatan. Dalam kurun dua bulan ke depan, Jokowi akan menyebar 10.000 Kartu Sehat. Diawali dengan 3.000 kartu yang dibagikan pada 10 November 2012, dan 7.000 kartu sisanya dibagikan kemudian sampai akhir tahun ini.

Dengan maksud memangkas birokrasi yang rumit, pembagiannya pun dipermudah. Warga Ibu Kota yang ingin mendapat layanan kesehatan gratis dapat memperoleh Kartu Sehat di puskesmas, dengan catatan bersedia menjalani pengobatan di puskesmas atau rawat inap di kelas III rumah sakit umum daerah.

Sebagai penandanya, mulai 1 November 2012 semua puskesmas di seluruh penjuru Jakarta digratiskan. Yang di era kepemimpinan gubernur sebelumnya dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 2.000, kali ini semua warga Jakarta dapat berobat ke puskesmas tanpa dipungut biaya sepeser pun. Akan tetapi, semuanya berjalan bukan tanpa sandungan, pasalnya kebijakan itu mengancam hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya untuk menutup sektor kesehatan di Ibu Kota.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Maria Henie, mengatakan, selama ini PAD untuk sektor kesehatan itu berasal dari puskesmas. Ceritanya menjadi lain bahkan dapat membebani anggaran apabila biaya retribusi yang nilainya dianggap sudah sangat rendah kemudian dihapus oleh Jokowi.

"Selama ini pendapatan dari puskesmas diputar untuk menutup sektor kesehatan. Kalau digratiskan tanpa biaya, itu menjadi berat anggarannya," kata Maria saat ditemui Kompas.com di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/11/2012) pagi.

Untuk diketahui, Kartu Sehat merupakan salah satu program unggulan Jokowi. Dengan kartu ini, layanan kesehatan warga DKI akan lebih terjamin. Selain gratis berobat ke puskesmas, terbuka juga peluang untuk rawat inap di RSUD kelas II dengan catatan seluruh ruang di kelas III sudah penuh dan tak mampu lagi menampung pasien.

Direncanakan, Kartu Sehat ini akan menyasar 4,7 juta jiwa warga Jakarta. Jumlah tersebut kira-kira setara dengan 50 persen jumlah warga DKI, atau warga yang masuk dalam kategori menengah ke bawah. Bertepatan dengan Hari Pahlawan nanti, tujuh permukiman kumuh dan padat penduduk menjadi prioritas utama pembagian 3.000 Kartu Sehat.

sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2....untuk.Jokowi.

komeng:
PAD Jakarta, Emang Buat Rakyat??? Pikir Dulu Anggota DPR Yang Minta Jatah Ke BUMN. Jangan Mikirin Rp. 2000 dari Rakyat. Kalau DPR Itu Memang Murni Melayani Rakyatnya, Pasti Indonesia Udah Makmur.
ngga gunanya ternyata anggota Dewan ini, cuma ngabisin duit rakyat aja. Orang miskin kok jadi sumber dana PAD. Sakit...............!