Marzuki sebut Pemerintah yang ajak DPR kongkalikong proyek
Kamis, 25 Oktober 2012 16:14:36

DPR menyerang balik pemerintah yang menuding politikus Senayan sering minta jatah terutama dalam proyek-proyek BUMN. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, dalam hal kongkalikong anggaran ada dua indikasi yang menyebabkan permainan ini bisa terjadi. "Yang pertama adalah diajak, mengajak, atau bahkan sama-sama mengajak (antara eksekutif dan legislatif)," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/10). Marzuki menjelaskan, jika legislatif tidak diajak eksekutif, maka DPR tidak akan bisa berbuat banyak. "Karena kan yang punya duit pemerintah, janganlah ngajak-ngajak DPR," imbuhnya.

Namun demikian, Marzuki menilai terjadinya permainan dalam proyek pemerintah itu semua tergantung pada pribadi seseorang. "Secara pribadi kaitan dengan anggaran saya tidak pernah mau ikut campur, tapi semua itu tergantung iman masing-masing pejabat," tandasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku menerima pesan singkat dari Menteri BUMN Dahlan Iskan yang meminta dilindungi dari upaya oknum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta jatah kepada BUMN atau menjadikan BUMN sebagai sapi perahan.

Dipo mengaku, Dahlan mengirim SMS tersebut agar semua pihak yang terkait mematuhi aturan yang telah ada dalam aturan yang telah dibuat sebelumnya, termasuk direksi BUMN yang berada di bawah wewenang dia. "Iya. Pak Dahlan SMS minggu lalu," ungkap Dipo ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (24/10). Menurut Dipo, isi SMS tersebut berisi dukungan Dahlan pada Surat Edaran SE -542 /Seskab/IX/2012 tertanggal 28 September yang merupakan imbauan agar para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian untuk mengawal dengan benar perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014.
http://www.merdeka.com/politik/marzu...ng-proyek.html


Surat Edaran 542, Istana Memercik Muka Sendiri?
Jumat, 26 Oktober 2012 | 11:02 WIB

inilah..com, Jakarta - Penerbitan surat edaran nomor 542 tertanggal 28 September 2012 tentang pengawalan APBN 2013-2014 untuk mencegah praktik kongkalingkong oknum legislatif dan rekanan menuai konflik. Surat Edaran No 542/Seskab/IX/2012 yang diteken Menseskab Dipo Alam ditujukan pada menteri, pimpinan BUMN, dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, guna menolak permintaan uang atau jatah yang kerap dilakukan oknum legislator. "Bila ada gejala bujukan, permintaan, tuntutan atau tekanan untuk berkongkalingkong dalam pembahasan dan pelaksanaan APBN yang dapat berpotensi melanggar tindak pidana korupsi, agar dihindari," ujar Dipo di Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Dipo menepis anggapan bila Surat Edaran itu muncul setelah pihaknya mendapat laporan berupa pesan pendek dari Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan. "SE itu terbit sebelum Pak Dahlan SMS saya beberapa hari lalu," tepis Dipo. SE 542 belakangan justru diributkan kalangan DPR. Ini dikarenakan pernyataan Meneg BUMN Dahlan Iskan menyinggung upaya permintaan dana dari kalangan DPR terhadap BUMN. Sejumlah anggota DPR menuding Dahlan tengah melakukan manuver. "Salah alamat itu. Mestinya lapor Presiden sebagai atasan langsung. Dan juga lapor kepada Pimpinan DPR, agar bisa diteruskan kepada Fraksi-fraksi di DPR guna menindak anggota DPR yang demikian," kata anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2012)

Padahal, tanpa menyoal posisi Dahlan Iskan tersebut, sejatinya melalui SE 542 ini secara tak langsung, eksekutif dalam hal ini istana kepresidenan memiliki tesis awal, kongkalingkong APBN dimulai dari rayuan oknum legislatif. "Demi suksesnya pembangunan untuk rakyat dalam sisa masa bakti KIB II, maka kami mengingatkan diri kami sendiri dan mengajak seluruh Menteri dan anggota KIB II beserta jajarannya, pimpinan dan jajaran Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, serta pimpinan dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mencegah praktik kongkalikong dengan oknum anggota DPR/DPRD dan/atau rekanan, dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014," demikian isi SE 542 sebagaimana yang tercantum dalam laman resmi Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, Dipo Alam dalam surat edaran tersebut juga membuat skenario, bilamana sikap penolakan terhadap rayuan dan ajakan untuk melakukan kongkalingkong tersebut menimbulkan konsekwensi dalam hal anggaran seperti dipotong atau dibintangi "Maka seyogianya merujuk kepada ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 yakni apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya," demikian Dipo.

Padahal, jika melihat berbagai kasus korupsi anggaran yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terjadinya korupsi anggaran negara karena hubungan simbiosis mutualisme antara eksekutif dan legislatif. Masing-masing memiliki peran vital dalam merampok keuangan negara. Kasus yang menyedot perhatian publik saat ini seperti kasus Wisma Atlet, kasus Hambalang, termasuk kasus Century, justru terungkap karena peran eksekutif dan legislatif yang saling bekrontribusi satu sama lain. Bahkan, peran pucuk pimpinan di eksekutif seperti menteri justru cukup vital. Dalam kasus proyek Hambalang, peran Menpora dalam keterangan sejumlah saksi justru besar.

Ibarat memercik muka sendiri, SE 542 ini ibarat pahlawan kesiangan. Praktik koruptif yang belakangan ini terjadi justru dilakukan orang dekat Istana. Seperti M Nazaruddin yang merupakan bekas bendahara umum Partai Demokrat, Angelina Sondakh bekas Wakil Sekjen Partai Demokrat, termasuk posisi Menpora Andi Mallarangeng yang beberapa hari terakhir menjadi bahan perbincangan dalam kasus Hambalang. Pola korupsi anggaran negara lainnya juga lihai dimainkan oleh aparat eksekutif melalui manipulasi perjalanan dinas. Ini sama saja, Istana menepuk air didulang memercik muka sendiri.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/1919965/surat-edaran-542-istana-memercik-muka-sendiri[/url]

--------------------------

Kasihan parpol-parpol dan politisi di DPR itu, karena edaran itu sepertinya hendak mengunci mati sumber keuangan mereka selama ini dengan menjadikan BUMN sebai ATM ... padahal Pemilu sudah dekat, perlu duit banyak untuk itu semua ...