Hanya mau share sedikit pemikiran untuk bangsa ini, menerima masukan, dimohon untuk tidak ngejunk atau berkomentar yang berbau SARA.




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sengitnya pertempuran antara kedua calon presiden Amerika Serikat, Barack Obama dari partai demokrat dan Mitt Romney dari partai republik, tentunya menjadi perhatian dunia saat ini. Ketatnya persaingan hasil debat serta hasil polling sementara oleh lembaga independen, banyak mewarnai media cetak maupun elektronik Amerika, dan bahkan dunia. Itulah Amerika, Negara liberal dengan pesta demokrasinya setiap empat tahun sekali. Pemilihan presiden langsung pada tanggal 6 November 2012 nanti merupakan bukti perhelatan demokrasi Negara paman Sam yang ke 57. Kita pun boleh berbangga sebagai warga Negara Indonesia, khususnya warga Jakarta yang baru beberapa pekan lalu sukses menggelar pemilihan langsung gubernur DKI Jakarta. Terpilihnya Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama, atau Jokowi-Ahok, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta peridoe 2012-2017, merupakan semangat demokrasi baru yang terbentuk dari mayoritas aspirasi warga Jakarta yang menginginkan perubahan.



Masa kini, demokrasi merupakan senjata ampuh bagi suatu Negara untuk menggerakan manusia ke arah peradaban yang lebih arif (wisdom civilization). Hal ini yang harus disadari warga Negara dunia, dan masyarakat Indonesia sadar betul akan haknya dalam panggung demokrasi bangsa. ”Vox Populi Vox Dei” atau “Suara rakyat, Suara Tuhan” mungkin sudah sering terdengar di era demokrasi ini, terlebih lagi ungkapan Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg, bahwa demokrasi adalah “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat”, hal ini praktis sudah berada dalam benak masyarakat Indonesia, dan merupakan suatu bukti Negara ini sedang dalam roda pergerakan demokrasi. Serikat buruh yang semangat menyuarakan haknya, atau para masyarakat peduli KPK yang tergabung dalam aksi “semut rangrang” beberapa pekan lalu, merupakan bentuk manuver alami suatu warga Negara yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik.



Bebas berpendapat, menyuarakan ekspresi, pemikiran dan karya, serta masyarakat yang saling menghormati suku, agama, dan ras, sampai pada pengamalan seluruh kelima sila pada pancasila, merupakan harapan besar masyarakat Indonesia akan hadirnya sentuhan demokrasi. Banyak di antara kita yang memahami hal tersebut sebagai nilai-nilai utama demokrasi, tetapi sadarkah bahwa semua itu hanyalah buah dari demokrasi ? Jika kita mau sejenak memikirkan hakikat dasar manusia, tentunya tak terlepas akan hadirnya hak dan kewajiban. Nilai demokrasi yang sekarang banyak dipahami masyarakat luas, selalu mendahulukan hak daripada kewajiban, atau bahkan hanya memerhatikan hak dan melupakan kewajiban. Penindasan dan kolonialisasi pada abad 18 dan 19, masih sangat kental dampaknya terhadap cara pandang kita akan nilai-nilai demokrasi. Semangat kesetaraan hak asasi sebagai manusia di masa perbudakaan, terus bergulir di masa sekarang, selama muncul bentuk-bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Piagam Magna Carta yang ditandatangani di inggris pada tahun 1215, merupakan cikal bakal konsep demokrasi yang mengilhami Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Intinya adalah deklarasi hak-hak manusia. Pada masanya, bentuk Negara monarki sangatlah membatasi hak para rakyatnya, pemikiran John Locke dalam bukunya “Two Treatises”, menyatakan bahwa di bawah “Kontrak Sosial”, tugas pemerintahan adalah untuk melindungi hak-hak alamiah manusia, yang mencakup “hak untuk hidup, kemerdekaan, dan kepemilikan properti”. Dari Locke diambil pemikiran tentang semua manusia diciptakan setara, bahwa manusia mempunyai hak hidup, kemerdekaan, dan mengejar kebahagiaan.

Buah pemikiran bahwa demokrasi sama dengan hak asasi manusia, telah membius semua nalar masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Seakan lupa akan hakikatnya sebagai manusia yang juga mempunyai kewajiban di samping hak, demokrasi di Indonesia layaknya kuda tak bertuan, tidak terarah. Protes keras, aksi turun ke jalan, demo massa yang disertai pengerusakan fasilitas umum, porno aksi, dan pornografi, kebebasan perilaku yang tak terbatas, seakan dipayungi dan dibenarkan oleh nilai demokrasi. Ada yang salah, ketika hanya buah demokrasi yang kita pahami sebagai akar nyata suatu demokrasi. Hak dijunjung tinggi, tetapi lupa akan kewajiban, terkadang hanya memihak kepentingan individu atau golongan. Lantas, apa akar sesungguhanya dari demokrasi ?



George Kateb, professor politik dari Princeton University menyebutkan bahwa martabat manusia adalah hal pertama yang berkontribusi pada teori-teori hak asasi manusia. Lewat karyanya “Human Dignity”, Kateb menjelaskan bahwa martabat manusia, atau Human Dignity lah yang melahirkan Hak Asasi Manusia. Bagi Kateb, Human Dignity bukan merupakan fenomena atau kondisi moral, tetapi sebagai bagian integral dari kondisi manusia. Penjabaran dari konsep Human Dignity atau martabat manusia, merupakan bagian penting dari dasar filosofis hak asasi manusia, yang berujung pada lahirnya konsep demokrasi. Demokrasi yang berazaskan Human Dignity, harus menjadi pilar utama suatu Negara. Kegagalan negara untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia merupakan serangan terhadap Human Dignity, martabat manusia atau martabat individu. Bukan sekedar hak asasi manusia yang terdapat dalam Human Dignity, tetapi konsep hakikat hidup seorang manusia yang menjadi perhatian. Manusia hidup, mempunyai komunitas, berbahasa, berkomunikasi, berpikir dan merespon sekitarnya. Sifat-sifat alamiah manusia tersebut akan tetap seperti itu dari waktu ke waktu. Demokrasi hadir sebagai bentuk penghormatan akan hakikat manusia, maka jangan lepaskan kewajiban manusia dari haknya. Kewajiban untuk saling menghormati nilai-nilai yang dipegang teguh setiap individu, tanpa mengusik nilai-nilai individu lain.



Negara Inggris yang sekarang ini masih mengadopsi sistem kerajaan, dengan ratu Elizabeth II sebagai pemegang kekuasaan tertingginya, masih bisa menjalankan sistem pemerintahan konstitusional melalui perdana menteri. Indonesia, menjadi sangat berdemokrasi ketika Megawati Soekarno Putri bersedia menggelar pemilu presiden secara langsung. Dengan kekuasaannya pada saat itu, Megawati selaku presiden, bisa saja melanggengkan kembali masa jabatannya tanpa melangsungkan pemilu secara langsung, tetapi demokrasi berkehendak lain, pemilu pun dilaksanakan dan terpilihnya presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004, menambah catatan sejarah baik bagi kehidupan berdemokrasi bangsa ini. Negara ini sudah masuk dalam tatanan baru demokrasi, semua lapisan masyarakat menyadari itu, pilar-pilar Negara dari presiden hingga wakil rakyat sejatinya ada untuk memfasilitasinya. Belum terlambat untuk berkehidupan demokrasi secara arif dan terarah, jika seluruh lapisan masyarakat menyadari kewajiban serta hak hidupnya dalam komunitas kecil seperti keluarga, kelompok masyarakat, organisasi hingga identitasnya sebagai warga Negara. Demokrasi dibangun oleh kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan, dan Human dignity merupakan nyawa di dalamnya.



Tanpa menyadari Human Dignity, Demokrasi hanya tameng deviasi moral, alat bagi sejumlah kepentingan yang tak maslahat. Mari junjung tinggi martabat manusia sebagai akar demokrasi, maka kebebasan berpendat, berpikir dan berkarya pun akan lebih membawa manfaat, bukan untuk pribadi atau golongan, tapi untuk seluruh umat.




sekian, aku tak berharap cendol, hanya berharap demokrasi tumbuh dengan baik dan benar di bangsa ini.

rate bintang 5 ya, agar pemikiran ini tidak tenggelam. terima kasih