Jakarta - Buruh di DKI Jakarta belum bisa bernapas lega meski Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik. Pasalnya, pada tahun 2013 mendatang, UMP ibukota ini belum mencapai angka Rp 2 juta.
"Upah yang dibahas oleh Pemerintah yang akan berlaku tahun 2013, akan mencapai Rp 1,844 juta. Tapi kita masih melakukan survei terakhir, mudah-mudahan mendekati angka Rp 2 juta," kata Sekretaris Dewan pengupahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Dwi Untoro saat beroarasi di hadapan ratusan masa buruh di depan Kantor Disnakertrans DKI, Rabu (3/10).
Ia mengatakan, untuk mencapai UMP yang layak pada tahun 2013, sesuai kebutuhan kaum pekerja di DKI, Pemerintah Provinsi DKI telah melakukan delapan kali survei. Jika pada tahun 2012, UMP buruh di DKI hanya mencapai Rp 1.590.250, maka Disnakertrans berjanji akan menaikan UMP tersebut.
"Mudah-mudahan akan meningkat lagi, tapi sejauh ini, dari survei yang kami lakukan, masih dibawah Rp 2 juta. Ini masih proses yang kita kerjakan. Kami masih melakukan survei satu kali lagi pada bulan Nopember nanti," ucapnya.
Menyikapi atas janji pemerintah untuk menaikan gaji para buruh sesuai UMP, ratusan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang menggeruduk kantor Disnakertrans, masih meragukan janji-janji pemerintah tersebut. "Karenanya, kita akan menunggu janji-janji itu, jika tidak direalisasikan kita akan mengancam untuk melumpuhkan Jakarta," kata Wili, kordinator aksi, dari atas mobil podium.
Masa Buruh menuntut agar pemerintah menaikan UMP di atas Rp 2 juta. Pasalnya, upah minimun standar propinsi, antara Rp 2,5 hingga Rp 3,2 juta.Dalam aksinya, demonstran yang membawa spanduk bertuliskan 'Hostum' atau hapus outsourcing dan tolak upah murah, kini telah membubarkan diri dengan damai, tanpa ada gesekan.[IS]

DEPOK - Setelah berunjuk rasa dan memblokir Jalan Raya Bogor, perwakilan buruh menuju Balai Kota Depok untuk beraudiensi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Depok dan DPRD.

Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Sri Rahayu Purwitaningsih, mengatakan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh memang perlu diperbaiki. Dirinya juga setuju agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa didirikan tahun 2014.

“Kita harus dorong BPJS dirikan tahun 2014, bangsa ini berbudi pada pekerja. Saatnya untuk membalas jasa,”ujarnya kepada wartawan di Balaikota Depok, Rabu (3/10/2012).

Disinggung mengenai kesanggupan pengusaha untuk memenuhi tuntutan buruh, Sri mengatakan, hal itu bisa dibicarakan terlebih dahulu. Termasuk aturan mengenai nasib buruh dan tenaga kerja, kata dia, akan diperkuat dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang segera akan dibahas oleh DPRD.

“Yang penting sekarang penegakan aturannya harus lebih kencang, kalau tidak, maka harus diterapkan punishment,” ungkapnya.

Buruh di Depok dalam orasinya menuntut upah minimum kota menjadi Rp2,2 juta. Menanggapi hal itu, Sri mendorong pihak pengusaha untuk berdialog mencari solusi bagi para buruh.

“Mari dialog, dibicarakan, kadang pengusaha maunya menetapkan UMK seminimal mungkin, yang paling rendah,” tukasnya.

Upah buruh di Indonesia Rp 1,1 juta per bulan, Cina Rp 2,1 juta, Thailand Rp 2,7 juta, Malaysia Rp 4,5 juta, dan Singapura Rp 5 juta.

Sekitar 300 buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat.

Para buruh melakukan demo sejak pukul 10.30 WIB mengajukan tiga tuntutan yaitu kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2013 yang disesuaikan dengan Kebutuhan Hiidup Layak (KHL) 2012, penghapusan alih daya dan kepastian pemberian jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) DKI kepada para buruh atau pekerja.

Akibat demo ratusan buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Kebon Sirih Raya mengalami kemacetan total. Dari tiga jalur yang ada di jalan tersebut, hanya bisa digunakan dua jalur. Karena jalur di sebelah kiri jalan digunakan sebagai tempat parkir bus-bus besar berkapasitas 50 orang yang digunakan sebagai transportasi buruh. Saat demo, terdapat 10 bus besar parkir di pinggir jalan kawasan Kebon Sirih.

Tidak hanya itu, para buruh pun memenuhi jalan, sehingga antrian kendaraan bermotor baik mobil, motor dan angkutan umum pun menjadi panjang. Karena kendaraan bermotor harus bergantian melewati jalur di Jalan Kebon Sirih Raya. Sekitar puluhan aparat kepolisian pun turun untuk mengatus lalu lintas serta menjaga keamanan kawasan gedung DPRD DKI Jakarta.

Aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Mogok Nasional ini, juga berdampak bagi suasana di Balaikota DKI Jakarta. Terlihat ada puluhan tentara militer yang menjaga keamanan dalam Balaikota DKI, tempat Gubernur DKI Jakarta bekerja. Mereka ada yang terlihat duduk bahkan tidur-tiduran di halaman samping gedung Blok G yang biasa digunakan sebagai tempat sholat Jumat.

Presidium MPBI Said Iqbal menerangkan MPBI mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah. Yaitu merevisi Permenaker mengenai item KHL dari 60 item menjadi 84 hinga 122 item. Kedua mendesak pemerintah mengeluarkan Permenaker mengenai pelarangan outsourcing diluar 5 jenis pekerjaan yang diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Juga mendesak pemerintah untuk memutuskan iuran pekerja dalam jaminan kesehatan.

“Aksi mogok kerja nasional ini dilakukan karena tidak ada respond an kemauan serta keberanian dari pemerntah untuk bersikap. Sebenarnya tiga tuntutan yang kami tuntut ini adalah tuntutan mendasar yang sudah sejak lama dikumandangkan para buruh. MPBI sudah mencoba mendiskusikan tiga tuntutan tersebut kepada menteri terkait, namun tidak ada respon serius,” kata Said di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (3/10).

Upah buruh di Indonesia rata-rata Rp 1,1 juta per bulan, jauh dibawah upah minimum di Cina sebesar Rp 2,1 juta, Thailand Rp 2,7 juta, Malaysia Rp 4,5 juta, dan Singapura Rp 5 juta. Padahal ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 6,4 persen terbesar setelah Cina dan India. Dan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp8 ribu triliun yang menjadi kekuatan ekonomi dunia.

“Untuk itu, MPBI mendesak besaran UMP dan UMK di Jabodetabek sekitar Rp 2,5 juta dan diluar Jabodetabek sebesar Rp 2 juta,” tegasnya.

Sentul - Ribuan buruh dari berbagai federasi serikat pekerja di Bogor, Senin (1/10) kemarin, menggelar aksi konvoi kendaraan dengan menggunakan sepeda motor mengelilingi kawasan industri. Konvoi merupakan aksi sosialisasi yang dilaksanakan buruh untuk aksi mogok nasional buruh Bogor pada 3 Oktober 2012.
Selain konvoi, ribuan buruh juga mendatangi berbagai lokasi yang menjadi sentra industri seperti kawasan Industri Bogorindo, Sentul, dan Menara Permai di Cileungsi. Di lokasi industri tersebut, perwakilan dari serikat buruh menggelar orasi dan mengajak buruh untuk melakukan aksi mogok masal.
“Ini merupakan sosialisasi yang kami lakukan untuk aksi mogok nasional buruh Bogor pada 3 Oktober. Kami harap semua pengurus unit kerja berpartisipasi dalam kegiatan mogok tersebut sebagai bukti solidaritas di antara buruh,” terang
Salah satu perwakilan buruh, Edi Supriatna mengatakan, seluruh federasi serikat pekerja di wilayah Bogor sudah sepakat untuk melakukan mogok nasional menolak upah murah, penghapusan outsourcing serta pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. upah buruh di Kabupaten Bogor sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup buruh karena tingkat kebutuhan yang semakin membesar untuk itu kami menuntut standar upah di Kabupaten Bogor menjadi Rp3.250.000.
Saat ini Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bogor tahun 2012 sebesar Rp1.280.607 sesuai Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 pasal 3 tentang Nilai KHL.
Saat ini, lanjut Edi, upah di Kabupaten Bogor sebagai daerah penyangga ibukota adalah yang terkecil bila dibandingkan dengan daerah penyangga lain seperti Depok, Tangerang dan Bekasi.
Buruh yang akan melakukan aksi konvoi berasal dari SBSI, FSP KEP, PPMI 98, FSPMI, FSP LEM-SPSI, FSPU, FSP RTMM-SPSI, FSP Farkes – REF, FSP TSK, Gaspermindo, FSBDSI dan FSBPJ. | http://www.jurnalbogor.co.id