Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Arif Wicaksono

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmansyah, menyerukan agar para ekonom Indonesia bersatu untuk merumuskan indikator-indikator ekonomi yang khas dan berakar pada kondisi perekonomian Indonesia.

Menurut Firmansyah, sudah waktunya para ekonom Indonesia merumuskan indikator kesejahteraan yang bersumber dari kondisi khas ekonomi Indonesia.

Indikator ekonomi yang berasal dari barat tidak selalu sesuai dalam menggambarkan keadaan khas Indonesia.

“Indikator kesejahteraan antardaerah di Indonesia pun berbeda-beda. Orang Madura belum sejahtera kalau belum naik haji, walau pun gajinya tinggi. Orang Sumatera Barat belum sejahtera kalau tidak punya kerbau 10 ekor. Kita harus merumuskan platform baru,” kata mantan dekan Fakultas Ekonomi UI tersebut di Jakarta, Selasa (11/8/2012).

Menurut Firmansyah, kalau memakai kacamata metodologi ekonomi barat, sektor informal digambarkan sebagai underground economy, ekonomi bawah tanah atau ekonomi gelap yang harus dibasmi. Contoh lain yang Firman kemukakan adalah perihal sektor informal.

“Paradigma Barat menganggap justru ekonomi informal itu harus dihapuskan karena merugikan. Soalnya mereka tidak membayar pajak sehingga dianggap mengurangi penerimaan negara,” jelasnya.

Padahal, tambahnya, di Indonesia sektor informal itu justru memegang peranan kunci.

“Sebagian besar perkantoran di Indonesia dikelilingi oleh pedagang sektor informal. Para pegawai bisa menabung karena makan siang mereka disediakan oleh sektor informal yang harganya terjangkau."

"Setiap ada apartemen dibangun, pasti karena didukung oleh sektor informal. Jangan-jangan sektor informal tersebutlah yang mensubsidi sektor formal,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, cara pandang terhadap sektor informal harus bijaksana ala Indonesia, tidak mengikuti pemikiran Barat.

“Itu sebabnya Pemerintah mendorong agar alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin diperbanyak,” pungkasnya.