VIVAnews - Meski Pemerintah Amerika Serikat telah menyampaikan bahwa Indonesia tidak memiiki masalah dengan HAM, tapi parlemen Belanda tetap menolak rencana pemerintah negara itu untuk menjual tank Leopard.

"Pemerintah AS sudah mendeklarasikan kalau Indonesia tak ada masalah dengan HAM. Tapi parlemen Belanda bilang ada masalah, ini terlambat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dalam silaturahmi dengan pimpinan redaksi media massa di Gedung Jenderan TNI M Yusuf, Selasa, 17 APril 2012.

Sementara itu, Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin sudah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Belanda. Survei mengenai spesifikasi teknis dari Leopard juga sudah dilakukan.

Dengan alokasi dana USD280 juta, akan diperoleh sekitar 100 unit tank Leopard. Pembelian G to G dilakukan guna mempersempit ruang gerak percaloan.
Sebelumnya telah disampaikan bahwa pembelian tank Leopard telah melalui pengkajian teknis dan taktis di tingkat Markas Besar Angkatan di Kementerian Pertahanan.

Pembelian ini juga dipandang secara strategi karena perlu modernisasi peralatan militer dalam rangka dua hal. Pertama, memenuhi strategi pertahanan. Kedua, untuk memenuhi varian teknologi sebagai tuntutan dari revolusi militer negara ASEAN.

Sebelumnya, rencana pembelian tank Leopard ini telah ditolak oleh parlemen Belanda. Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM. Belanda tak mau tank-tank itu dipakai untuk pelanggaran HAM.

Di dalam negeri, beberapa anggota Komisi I DPR tegas-tegas menolak rencana itu. DPR menilai spesifikasi tank Leopard tak cocok dengan kondisi medan Indonesia. Tank Leopard yang berbobot sekitar 60 ton dianggap tak bisa beroperasi dengan sempurna di Indonesia.
• VIVAnews