Riset-riset yang ada di Kementerian terkendala karena jumlah biaya riset tersebar kemana-mana, sehingga tidak bisa dilakukan dalam satu organisasi," jelas Riant dalam Program Profit CNBC Indonesia TV.
Pengamat Kebijakan Publik Riant Nugroho memandang dalam kurun 20 tahun terakhir, riset di dalam negeri lebih banyak dilakukan oleh lembaga non pemerintah, bisnis dan akademisi.
Serial diskusi ini melibatkan pemerintah, akademisi, lembaga peneliti kebijakan, sektor swasta dan komunitas/organisasi masyarakat sipil lainnya untuk berperan sebagai narasumber maupun peserta aktif.
Adapun model komunikasi dan diseminasi kegiatan ini diadakan secara berkala dan saling berkesinambungan.
The Indonesian STI Policy Lecture Series bertujuan untuk melakukan upaya komunikasi dan diseminasi isu-isu dan kebijakan iptekin ke masyarakat secara luas di Indonesia.
Pembiayaan riset harus mulai difokuskan secara luas dari pusat sampai daerah agar pemerintah Indonesia bisa segera berbenah diri membentuk eksosistem yang nyaman terhadap tumbuhnya iptek dan inovasi,” ujarnya.
Dengan demikian, politik akan sadar bahwa keputusan yang diambil harus berbasis ilmu pengetahuan atau ilmiah.
Sementara itu, terkait pembelajaran kebijakan, perlu diciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis yang mengedapankan bukti ilmiah ketimbang political interest.
Untuk produksi pengetahuan, Pemerintah Indonesia baru saja membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar proses produksi pengetahuan lebih maksimal dan menjembatani iptek dengan kebijakan publik,” ujar Fadillah.
Selain pendidikan berkualitas, diperlukan pula syarat produksi pengetahuan dan pembelajaran kebijakan.
Menurut dia, Korea Selatan sangat mendukung dan memfasilitasi gagasan dan inovasi yang dimiliki dosen atau peneliti di perguruan tinggi.
Membahas pendidikan tinggi yang berkualitas perlu perubahan paradigma dari teori eksplorasi ke riset berbasis inovasi, serta pengelolaan perguruan tinggi menjadi lebih baik.
Lebih jauh, Fadillah menjelaskan bahwa epistemic governance membutuhkan sejumlah syarat, seperti pendidikan tinggi yang berkualitas.
Perlu didorong inovasi dan meningkatkan jumlah peneliti per 1 juta penduduk dan menaikkan anggaran penelitian di sektor publik (pemerintah) maupun swasta,” kata Fadillah.
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) tujuan kesembilan, poin kelima, berbunyi upaya meningkatkan penelitian dan pengembangan, menaikkan kemampuan teknologi di seluruh sektor industri, khususnya di negara-negara berkembang, sampai 2030.
