""Mengetahui Kejagung sudah mengetahui namanya, Erick Thohir segera menemui ST Burhanuddin pada 28 Februari 2025 pukul 11 malam," bunyi narasi dalam video yang kini viral tersebut." :wakaka
ini forum berita politik bukan sih ??? kalau iya bukan kah aturan nya harus ada sumber bicara panjang lebar manis intelektual tapi langgar aturan kayak "pejabat korup"
gmc.yukon masboy.design "Dimana mana wartawan itu dibayar gan.. dia kan kerja.. Makanya disebut wartawan bayaran..." berarti bukan pencitraan dong , kan dimana -mwana wartawan dibayar :request "Wartawan bukan bayaran itu yang independen, tanpa nama instansi apapun." berarti
masboy.design "Kalo kerja itu hasilnya pasti memberikan dampak yang berarti, gak harus bawa2 wartawan bayaran." darimana anda tahu itu wartawan bayaran ???
"Kami bersama perangkat desa di berbagai daerah tengah melakukan lobi agar kebijakan ini tidak dijalankan. Bahkan, ada yang mengancam turun ke jalan jika tetap diberlakukan," ujar Dwinanto, Kamis (6/3/2025). apakah kualitas kades sekarang setara demo ??? gw curiga yang menentang takut p
masboy.design emang serba salah ya, diem di kantor nanti dibilang ngga peduli, cari solusi masalah ke lapangan dikira pencitraan , diserahin ke anak buah terus ngga beres nanti dibilang ngga becus ngurus pemerintahan :wakaka
kalau di lihat kondisi sekarang gw sih setuju sama dia pemerintah udah capek2 cari investor eh malah "oknum" rakyat nya sendiri yang berulah ....
way38 "Di judul artikel wartawan menghilangkan kata" disclaimernya. Hal sepele tapi bisa bikin misleading. Sampe sini paham ga? Kalo masih ngotot wartawan dah bener yaudah serah lo dah." lha kan memang sesuai berita , kalau orang baca berita cuman berhenti di judul nya ya berarti ora
way38 yang bikin artikel wartawan terus wartawan nya kan nulis apa yang terjadi bukan yang bertanya ke shell , emang bagian mana soal etika jurnalistik ya wartawan ya kalau menuliskan sesuatu yang terjadi sesuai fakta di lapangan ?
dwiatmaja orang menlen yang kesono kebanyakan duit cekak ... kalau mau usaha disana bayar pegawai mahal