najisnya dia pakai kekuatan tni ala komando utk menggerakan anak buahnya melakukan tindakan yg bukan tupoksi nya melainkan demi kepentingan dia sendiri
junoonmau keluarin statement letter ga gampang harusnya, wajib ada bukti bahwa dia beneran kejambret, turisnya diarahkan untuk melapor ke polsek setempat aja ga mau, karena dia sudah ga peduli dengan barang jambretannya tapi ingin klaim asuransi dengan syarat surat keterangan dari polisi, intinya...
GehuRisol hal ini tidak lepas dari hukum supply demand jika kita mau ikut birokrasi secara utuh, banyak tahapan yg musti dilalui, kita tidak tahu, dan ada yang ga mau tahu, maunya beres, di sinilah terbentuknya jasa untuk itu, melibatkan pihak-pihak terkait jika saja seluruh lapisan mau mengindahka
jika mau sesuai aturan, maka alurnya lapor ke polsek setempat, ini biasanya pelapor juga tidak mau ribet, krn urusannya lebih penting ke surat keterangan utk urusan asuransi, untuk penerbitan surat keterangan mmg biasanya ada biaya adm sprt skck, hanya saja kasus di atas tidak lewat jalur sah
bagusnya mulyono, politik dia seperti bambu, ikut ke mana angin berhembus, disuruh buka pagarnya tidak bereaksi, pengusahanya juga pasti sudah telpon dia
tutup saja, atau lokalisasi saja, di tengah-tengah perumahan bikin begituan, alamat masyarakat nya jatuh moralnya
mampus, kalo ga viral ga bakal dihukum orang-orang kek gini pasti sudah berulang kali sampai berinisiatif merekam suara bgn
udah ga ada harapan bangsa ini sudah kena kanker stadium 4, mending dipotong saja, dengan bubar semua, dibanding semua ikut terseret hancur
posisi rakyat indonesia kaya kodok direbus pelan-pelan ges, jadi sepanjang masih aman ya bagus-bagus aja
balik aja seperti soeharto, tidak ada cuti bersama, idul fitri 2 hari, natal 1 hari, yang 1 hari ya 1 hari, libur sekolah cawu 4 1 bulan