iyalah negara bisa dituntut jika mempermainkan hukum tapi ini sembilan naga lebih baik main di belakang dibanding dibawa ke meja hijau
siapa yg recoki, wong jokowi ditanyain wartawan di rumahnya di solo pdip terlalu reaktif, keliatan kali dengkinya
ya jika tanpa sanksi ya sudah, tapi kalo gw jd presiden pst gw beri sanksi, terlebih sudah ada amanat UU
budakdelusi serangan politik apaan, sudah sampai ke praperadilan juga ditolak, apa pengadilan juga berpolitik? ya terserah sajalah, mak banteng harus siap menerima akibatnya, jangan sok jago di sebabnya saja
memang ga boleh si sesuka hati ini, mak gembrot ini kaya anak kecil, semua sdh direncanakan jauh hari tiba-tiba batal menjelang hari h krn mood
fishmanish kepala daerah itu bukan bawahan presiden, jadi ga bisa dipakai istilah membangkang, beda dengan retreat menteri sebelumnya, menteri ditunjuk presiden pempus ga bisa mengarahkan arah kebijakan daerah, batasan mereka ya negara, dengan pemda mereka berkoordinasi, dan baik pempus dan pemda t
kepala daerah bukan pembantu presiden, mereka juga terpilih dengan cara yang sama melalui pemilu, juga ada amanat undang-undang atau dasar hukum, jadi acara retreat ini sifatnya memang undangan, tapi jika tidak hadir kesan tidak kompak di masyarakat
sebenernya posisi lu sama dengan si awowok, cuma kekuasaan lu lebih kecil, jadi sebenernya retreat seperti ini tidak perlu, krn visi misi daerah masing-masing berbeda, jika mau harmonisasi pemda pempus, undang semua kepala daerah
percuma kali ada Pemilu DPR/DPD memang baiknya Presiden dipilih DPR/DPD, jadi kita fokus ke tokoh wakil rakyat yang kita pilih, mau pilih presiden siapa dia, nanti minta pertanggungjawaban, jadi alurnya tepat suara rakyat ke DPR, DPR panggil Pemerintah