Bukan cuma pertamina. Jaman pak Harto, hampir semua tanah negara nggak bersertifikat. Di era 2000an baru rame2 mulai sertifikasi, tapi sudah terlanjur ada penghuni atau malah ada gugatan sengketa tanah. Jaman Harto gampang buat nggusur pemukim ilegal soalnya :o
hand0fm1das terlepas dari pemukimannya yg ilegal, tapi memang standar keamanan fasilitas di sana kurang. Beberapa kali tersambar petir tapi nggak ada solusi, bikin sangkar faraday atau setidaknya pasang penangkal petir yg banyak.
Kirain canggih pakai teknologi apa... Ternyata pinjam nama orang :ngacir: Tambahan: pejabat2 itu kan pegang data nasabah/klien pajak. Dengan mudah dia bisa pakai data/identitasnya.
ernov kalau iklan kendaraan lisrik jorjoran, paling nggak lama lagi PLN bilang kekurangan pasokan listrik :ngacir: Biasa di wakanda, reaktif. Kurang, bangun banyak. Begitu kelebihan teriak minta diserap. Nggak bisa bikin yang pas, apa :mad
Menurutku: 1. Masyarakat penghuni lahan ilegal harus digusur. Kasih tempat di rusun, kalau memang mau pakai hati. 2. Desain dan pengamanan depo mesti diperbaiki. Perlu banyak kolam air, pengecekan pipa, perbanyak tower anti petir, perbaiki grounding pipa BBM agar petir nggak ngalir ke situ. Satu
Pikir Rafael: yang penting aku pakai mobilnya. Nggak peduli BPKBnya atas nama siapa. Toh aku nggak keluarin duit, ini dikasih orang karena kubantu ngemplang pajak :ngacir:
Adat orang sana kalau ngomong emang gitu. Tapi harusnya kalau sudah jadi gubernur, lebih beradab lah. Jangan tetap sama seperti masyarakatnya :mad Gubernur2 sebelumnya nggak ada yg begini di publik
Aku suka baca light novel online. Asli, bukan bajakan karena penerjemahnya yg nulis di web itu ada kontrak dengan penulisnya dan bayar royalti. Bukan LN Jepang sih, tapi korea dan Cina. Biasanya 1 novel ratusan sampai ribuan chapter.
Kupang kalau siang panas banget. Gubernurnya ikut jalan kaki gak? :D DPRD, mendagri, mendikbud, pada ke mana sih? Gubernur dongok kok dibiarin. Ntar udah viral baru cuci tangan :ngacir:
