Kalau tiap desa punya proyek yang jelas: bangun irigasi untuk sawah sekian ratus/ribu hektar, bikin pusat pendinginan ikan di pesisir untuk nelayan sedesa, dll, boleh boleh aja. Kalau nggak jelas ya mau ngapain? Duitnya mau buat kimpoi lagi? :D
Karena jasa kades, mensos, dan antek2 lainnya maka dana bansos bisa "diserap" :o Entah berapa banyak duit negara yang bocor saat pandemi kemarin karena nggak ada pengawasan
Coba dicek pak, kemendag impor bawang, impor beras, itu pakai APBN nggak? Menterinya dipecat nggak? :o
Kayaknya cuma aplikasi pembayaran pajak. Pajak masuk. Bukan pajak keluar. Apalagi catatan digarong siapa
Mending bank konvensional tapi diperbaiki manajemen dan cara marketingnya. Misal, klausul bunga kredit dan segala resikonya harus dijelaskan sejelas2nya ke calon nasabah
Bisa lihat bulan, planet, matahari, gugus buntang, dan momen gerhana. Banyak yg bisa dilihat dan dikerjakan.
Gila. Ini pasti bonekanya parpol. Semua kebijakan selama jadi bupati dan stafsus pasti cuma ngikutin arahan partai. Parah emang si banteng ini :mad
Dijenguk keluarga sih nggak. Tapi semua kebutuhan masih dipenuhi, mungkin nitip ke pengacara atau nyuruh orang :malu:
Yang jelas kalau transaksinya janggal, artinya tidak dilakukan dengan transparan = ada udang di balik bakwan. Itu aja yg dicatat rakyat :ngacir:
