Lucunya negri ini, agama selalu dijadikan tameng :D Semakin lama semakin jijik melihat tingkah laku orang yang sok beragama :ngacir:
Ya iyalah. Namanya pengacara ya gitu. Yg penting ada yg mau bayar, dia siap bela di muka hukum. Ga cuma di Deny Indrayana aja. Yusril pun sama. Sebelum jadi pengacara utk TKN dia juga jadi pengacara HTI, pernah jadi pengacara pro koruptor membatalkan aturan menteri soal pemberian remisi buat te
lah yg namanya penjamin kan ga ada hubungannya ama intervensi ke hukum. Siapa aja boleh dijadikan penjamin, ijinnya tetap dari penyidik. Kecuali pak wiranto yg memberi perintah ke penyidik harus memberikan penangguhan penahanan. Gimana ini pak mentri kok statement nya kurang nyambung Lu pikir gampa
pesawat avenger aja kalau parkir disono bisa ilang.. apalagi cuma sekedar bangku :ngakak :ngakak :ngakak
Ga cocok orang ini buat jadi menteri, lebih cocok di DPR. :linux2: Mulut orang ini lebih berguna untuk melawan oposisi antah berantah dari kubu sebelah
"Kami menyiapkan tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf sebanyak 33 orang advokat. Besok malam tim akan kembali mengadakan rapat membahas perkembangan terakhir di MK. Rapat diadakan di sekretariat TKN di Jalan Kebon Sirih," kata Yusril :matabelo:
Ya, itu menjadi pelajaran agar tidak terulang di Pilpres 2024. Ane juga nyalahin programmer Situng karena tidak ada validasi. Tapi kayaknya ada programmer Situng yang tersinggung dan marah-marah ke ane. Yang menginput Situng kan belum tentu orang yang paham IT. Terutama di TPS di pelosok-pelosok
bold = Ciih Situng yang sekarang mengikuti real count tidak? Koq bisanya anda bawa bersama sama Red : Loh, tau ga sih anda sistem real count di kelurahan, kecamatan itu seperti apa?
Memang harus berapa orang yang ikut menghitung real count? 1000 orang? Yang ada makin lama tuh real count karena 1000 orang harus menandatangi hasil real count. Berapa pun jumlah orang yang ikut menghitung real count, yang tidak diikutsertakan dalam perhitungan mungkin tetap nggak percaya. ngaco
Petugas yang melakukan real count dan petugas yang melakukan input ke situng itu orang yang berbeda. Real count dilakukan bersama-sama petugas KPU dengan saksi kedua belah pihak. Yang memasukkan data hasil perhitungan suara ke situng itu petugas ketik biasa. Maafin lah kalau salah ketik, mungkin
Petugas yang melakukan real count dan petugas yang melakukan input ke situng itu orang yang berbeda. Lah iya makanya saya bilang buang buang anggaran, kalau mau transparansi ya semuanya harus ikut transparan toh. Dan di berita juga mereka mengakui kalau terjadi kecurangan dan salah perhitungan.
Niat KPU bagus buat transparansi ke masyarakat, tapi sayang masyarakatnya ga pinter, disclaimer di situng jelas-jelas tertulis tidak memengaruhi hasil akhir buang buang Anggaran berarti untuk transparansi, supaya masyarakat bisa ikut mengecek dan menghitung sendiri hasil perolehan suara. kare
Kapan itu gua bilang, buat apa diadain Situng. Cuma buang buang anggaran dan bikin kubu 02 bisa jadiin acuan buat bikin heboh masyarakat. :linux2: