tukangbeling7 Betutubali nah , bagaimana agar seimbang keduanya ? pengalaman dan berprestasi di birokrat dan di pilih oleh rakyat , seleksinya yang di ubah , sehingga tidak semua orang bisa menjadi capres , hanya orang yang berhasil menjadi bupati atau walikota dengan pengalaman dan prestasi
sudah dari penjara , di buat se olah-olah " menang " gitu , dan banyak media tv meliput , bagus juga sekarang , sudah mulai ada "perlawanan" terhadap media tv , sehingga semua bisa saling mengontrol
anak manis kepala desa di tunjuk sama bupati , nah partainya tidak perlu ada , seleksi bupati sama kayak KPK saja , di buat kompetisi terbuka , nanti tinggal 3 tim yang terbaik , baru kampanye ke masyarakat , nanti kampanye di biayai oleh pemerintah
proses bisnisnya saja di ubah , biar semuanya tidak perlu pemilu , seperti kades , buat apa ada pemilu ? begitu juga gubernur ,
anti.liberal berarti pekerjaan yang membutuhkan reflek cepat , sebaiknya umur muda ya ? seperti pemadam kebakaran , dll ?
Karena salah tafsir. Peradilan militer itu perlu. Namun untuk kasus bukan di Indonesia. Misal kalau lagi bertempur di luar negeri. Prajurit melakukan tindakan kriminal. Nah hukum yang berlaku kan hukum negara lain. Itu berbahaya kala sampai Peradilan negara musuh. Sehingga keadilan masih bisa
