ramah gan, saking ramahnya umur ane 21tahun abis interview dikasih coklat sama dia :ngakak Kalau semua jelas, dan pas di interview kita tidak gugup rata2 diterima. Jadi diterima atau tidak, bukan karena agama loe, atau nama loe siapa, jelas ngga tujuan loe kesana ngapain dan sesuai ngga jenis v
Gua akan ceritakan detail ya mengenai cerita pendeta ditolak visanya : 1. Ada pendeta yang mau ajukan visa nya utk menghadiri wisuda S2 di AS (jadi dia ambil S2 secara online), waktu dia apply visa ditolak dengan alasan : a. Mungkin sekolah dia kurang terkenal b. Pengalaman perjalanan dia
Kalau jenis visa tdk sesuai dgn tujuan ke AS ya pasti ditolak. Gua pernah saksikan sendiri pendeta di tolak visanya waktu ngajuin visa AS di jakarta, krn berbagai alasan, akhirnya salah satu jemaat pendeta itu (mantan dubes) bikin surat keterangan utk kedubes AS di jakarta, barulah pendeta bisa dap
sebenernya sih wajar2 aja kerjasama dengan asing, tp mengingat doktrin2 PKS jaman dulu yang sering mengkafirkan Amerika dan Yahudi, malah sekarang mereka bekerjasama dengan Amerika. Semakin lama kemunafikan PKS semakin terlihat
Gua akan sedikit berbagi pengalaman gua ikut saudara yang bisnis di batubara, dia ini bisnisnya takeover saham perusahaan yang punya IUP resmi, yg bs diambil adalah sahamnya, jadi nama perusahaan pemegan IUP tdk bs diubah. Mekanisme yang biasa kami lakukan adalah : 1. Mendapatkan data dari berbag
Pengertian 50 40 10 / 5+4+1 adalah term pembayaran 50% sewaktu sign contract 40% sewaktu batubaranya sdh masuk tongkang 10% setelah semua surat2 yang diperlukan lengkap
Tipe2 caleg seperti ini yg mengerikan, krn dia tdk punya kemampuan berpikir, maka dia terus menggelontarkan issue SARA. Berbahaya utk NKRI dan berbahaya untuk daerah pemilihan dia, nanti kalau dia terpilih, maka kalau tidak sesuai keinginan dia, dia akan serang dgn issue SARA
Salahin pemerintah yang mau tunduk ama IMF dan ga membeli produk PTDI lah Blog, baik! Habiebie tu teknokrat, bukan politisi! Jadi ente tu seorang kapitalis atau sosialis seh? Maunya BUMN tu digimanin? Kasih solusi deh, jangan ngebacot doang! Kecuali ente emang bukan WNI ane bisa paham kebencia
Namanya juga badan usaha milik negara, ya sebagai pemegang saham mayoritas harus mau ngeluarin duit buat gedein usahanya dong. :capedes: Kalo dijual ntar ente tereak negara jual BUMN bukti kalo kapitalisme menguasai negeri ini? Mungkin yang perlu dikritisi itu yang mandul kek Merpati, bukannya u
TEMPO.CO, Jakarta - Cover story majalah Tempo 7 Juni 1994 benar-benar membuat merah telinga penguasa. “Tak sampai sebulan, orang dalam pusaran kekuasaan melaporkan bahwa Goenawan Mohammad sebagai orang paling berbahaya di Indonesia,” begitu Janet Steel menulis dalam buku Wars Within. Majalah ...
Yg muja-muji Habibie dgn IPTN nya, kenapa setelah berdiri 20 tahun, IPTN tdk bs mandiri, masih tergantung pada subsidi negara?
"Saya tidak bicara SARA. Tetapi dengan memperhatikan realitas sosial, tentu Presiden RI mendatang idealnya adalah tokoh yang beragama Islam karena kebanyakan penduduk Indonesia beragama Islam serta berasal dari suku Jawa karena mayoritas rakyat Indonesia adalah orang Jawa. Tetapi asal suku t...
Ada benarnya juga gubernur bermuka dua.: Tudingan ini gak bisa dijawab gubernurnya. PKS bermuka dua ngga heran lah. Udah tabiat mereka, lihat aja di DPR, lihat aja waktu LHI ditangkap, mereka langsung menghujat KPK.
PADANG - Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminduddin mengaku hari ini, Jumat (10/5), dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas dugaan kasus impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS, Lufti Hasan Ishak. Ia tidak bisa memenuhi panggilan itu karena
Gua kasih masukan atas 2 hal saja ya : 1. Tidak mudah utk cari investor yg mau invest duit 10 Triliun di daerah yang rawan gempa. Kalau ada gempa besar bisa hancur investasi. 2. Gua bingung sama orang yg bilang James Riady, misionaris, melakukan kristenisasi. Pada tau ngga tau 10 triliun itu buka
Fahri ngotot bilang kenapa kasus Gayus berhenti dan itu karena KPK, padahal sebenernya kasus Gayus tdk ditangani KPK, melainkan oleh kepolisian dan kejaksaan. Tipikal PKS, asal ngomong, masalah datanya benar atau tidak urusan belakangan.
