Semoga nanti 2019 Ahok jadi cawapres Jokowi Sekarang biar Jokowi-JK naik dulu Setuju gan...setelah menjabar beberapa bulan Pak Joko mengundurkan diri..maka Pak Ahok yg akan menjadi RI 1..horeeeeee:iloveindonesias
Intinya memanusiakan MANUSIA.. PKI memang patut diawasi.....ane setuju.... Agar tidak terulang sebaiknya mereka (eks keluarga PKI) diajarkan untuk memberlakukan manusia sebagai manusia. Tapi tetap mereka" harus di openi..sebab mereka jg bagian dari warga negara RI:iloveindonesias
Betul gan.. Padahal kalu beliau mau gampang saja menjatuhkan si no2 dengan pertanyaan Kenapa No 2 tidak mengkehendaki perda Syariah Islam di Indonesia Kenapa Pak JK mengatakan akan hancur negara ini jika Pak Jokowi akan menjabat sbg Presiden Saya rasa dengan pertanyaan seperti itu saja sudah cukup
Sudahlah Pak Prabowo.. Buka saja semuanya" tidak usah ragu Sekalipun dengan Indonesia akan berdarah2" Itu sudah resiko dari sebuah kejujuran untuk menegakkan kebenaran Agar mereka tahu..siapa yg benar dan siapa pula yang salah Semoga Alla SWT senantiasa memberi kekuatan dan perlindungan
Sudahlah Pak Prabowo.. Buka saja semuanya" tidak usah ragu Sekalipun dengan Indonesia akan berdarah2" Itu sudah resiko dari sebuah kejujuran untuk menegakkan kebenaran Agar mereka tahu..siapa yg benar dan siapa pula yang salah Semoga Alla SWT senantiasa memberi kekuatan dan perlindungan
wL5nZUS_OXU selamat menyaksikan pemirsah Diah Pitaloka anggota DPR RI dari PDIP kaaan... Mengapa beliau melakukan perbuatan seperti itu?? Tolong beri saya pencerahan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersi
