Kerajaan ini berada di pulau Swarnadwipa atau Swarnabumi (Thai:Sovannophum) yang oleh para pendatang disebut sebagai pulau emas yang memiliki tambang emas, dan pada awalnya mempunyai kemampuan dalam mengontrol perdagangan di Selat Melaka sebelum akhirnya terintegrasi dengan Kerajaan Sriwij...
Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Tionghoa ditulis Ma-La-Yu (末羅瑜國) merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatra. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Tiongkok, keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun ini dapat di diketahui dimul...
Prasasti Padang Roco adalah sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 1911 di hulu sungai Batanghari, kompleks percandian Padangroco, nagari Siguntur, kecamatan Sitiung, kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat. Prasasti ini merupakan sebuah lapik (alas) arca Amoghapāśa yang pada empat si...
Tony menilai peraturan ini sudah bisa memaksa para pemain di industri pemerintahan, komunikasi, keuangan untuk meningkatkan pelindungan informasi di sektornya.
Keempat, kepemilikan keamanan infrastruktur yang bisa memastikan bahwa tidak ada pelanggaran data pribadi yang terkait dengan sistem informasi. Misalnya penerapan UU ITE yang diturunkan ke peraturan pemerintah, peraturan Kemkominfo, peraturan OJK dan BSSN.
"Salah satunya adalah pemberian notifikasi akan melakukan merger, sehingga dengan adanya notifikasi tersebut, subjek diingatkan adanya perpindahan data dan perubahan struktur organisasi," tutur Lintang.
Ketiga, pelindungan menyeluruh terhadap hak subjek data dalam proses merger dan akuisisi. Dalam hal ini, tidak hanya pengguna, tetapi juga karyawan dari perusahaan digital.
Misalnya dengan adanya Data Protection Officer (DPO) atau Chief Information Security Officer (CISO) di dalam struktur perusahaannya.
Kedua, perlunya ekosistem yang melindungi data pribadi di perusahaan digital, yaitu dengan menerapkan penilaian risiko dan alokasi sumber daya.
Tony menambahkan perlu adanya peningkatan standar keamanan siber di tingkat regulasi, sehingga ada daya paksa kepada pelaku usaha dan pemerintah yang mengelola data pribadi untuk meningkatkan sistem keamanan informasi di organisasinya.
Pertama, harmonisasi beberapa aspek berkaitan dengan pelindungan data pribadi, khususnya penguatan tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM sebagaimana direkomendasikan dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.
Menurutnya ada beberapa standar untuk bisa meminimalisir dampak negatif dari kegagalan perlindungan data.
"Dalam proses negosiasi, Verizon menemukan bahwa Yahoo ternyata pernah mengalami kebocoran data dua kali, sehingga Verizon menawar harga Yahoo menjadi USD 350 juta," tuturnya.
Contohnya, akuisisi Verizon terhadap Yahoo pada 2017 yang ditawar menjadi US$ 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun karena Yahoo telah mengalami dua kali kebocoran data.
Sementara itu, menurut Praktisi Keamanan Digital, Tony Seno Hartono, perlindungan data pribadi memiliki peranan besar dalam proses merger atau akuisisi.
Privasi termasuk data pribadi merupakan hak yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk data pribadi pengguna platform di bawah kendali perusahaan teknologi.
Menanggapi hal ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai perlu ada perhatian khusus dari perusahaan terhadap privasi dan data pribadi dalam proses merger atau akuisisi.
Beberapa waktu belakangan ini terjadi sejumlah langkah merger maupun akuisisi dari perusahaan teknologi. Salah satunya adalah penggabungan Gojek dan Tokopedia (GoTo) yang cukup menyita perhatian.
Go Fear adalah salah satu sosok yang meyakini bahwa sejauh apapun burung terbang maka ia kembali ke sarang. Ia ingin mengabdikan ilmu di tanah kelahirannya.
"Saat terjadi pandemi Covid-19,banyak teman-teman yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Semuanya terpuruk. Nah bagaimana caranya bisa bangkit lagi, kita membuat agrowisata hidroponik," kata Go Fear yang semasa kuliah menempuh jurusan biologi, Selasa (29/6/2021).