eltosicu3 KangPri saya ninju agan, lalu agan ninju saya Pertanyaannya, kalau dibawa kepolisi siapa yg akan bersalah? Atau dianggap impas?
sukhhoi eltosicu3 ya urusan AD tidak mau melakukan hal yg dilakukan seperti prof emil Pertanyaannya, sebagai warga negara apakah AD tidak berhak minta kasus ini diproses? Btw ada yg komen dibawah cukup jeli Kalau saja masalah tersebut selesai dibandara, maka cuma viral di medsos saja enggak samp
eltosicu3 koruptor di hina 1 indonesia bukankan kah sudah setimpal? <- ane cuma buat analogi yg mudah dipahami saja Ikuti prosesi hukum saja, pembuktia hukum berlaku kok kalah si cewek salah menurut hukum ya salah Kalau tidak ya bebas Problemnya bukan di makian tp bagaimana kondisi tersebut t
sukhhoi eltosicu3 Gini gan, ga perduli kasus karma karma an Kasus prof emil, kalau prof emil tersinggung kenapa ga dibawa ke hukum? Kalau beliau tidak melakukan aksi hukum ya sudah itu terserah beliau meskipun beliau sakit hati Bukan berarti lu maafin orang lantas orang tersebut tertuntut untu
Really good point, harusnya ini masalah selesai ditempat. Posisi jelas sudah salah, kelihatannya suaminya juga ga berdaya untuk memperbaiki kelakuan istrinya pas kejadian
Bangsa pemaaf sekali, mending koruptor juga di maafin aja Bukan ane ga setuju jalur damai, itu tergantung kedua pihak tp kalau mau diteruskan juga itu hak sebagai warga negara Memang perlu yg begini2 dikasusin agar ada efek kemasyrakat untuk hati2 menjaga perkataan dan yg merasa dirugikan juga tid
Mulutmu harimaumu, Wajar2 saja kalau anggota DPR ini akhirnya mau mediasi damai Tp wajar juga kalau mau diteruskan, kadang emang perlu contoh agar mulut itu dijaga Kalau ada yg keberatan sama mulutnya anggota DPR ini, ya lakukan hal yg sama saja. Kan anda juga berhak :ngakak
entertainer ayic111 bukannya harta bawaan harus ada perjanjian pranikah? kalau bahasa bekennya Pre-nup? terlepas dari semua itu, notaris tetep ada aroma tidak enak itu, tinggal pembuktian saja dokumentasi foto vidio dan absen kehadiran sidik jari ane ada ngurus di notaris ke notaris yg berbeda wa...
memang seharusnya dibawah ranahnya kemenag, namun saat ini kan MUI tidak bergabung dengan pemerintahan. terbaiknya daripada dibubarin, mending dibenah dan di olah pemerintah menurut ane lebih masuk akal
ada yg harus, ada yang enggak, kalau semisal kemenag? ya harusnya ada pemuka2 agama dari tiap agama yg duduk di pemerintahan untuk mengawasi, komentar dan diskusi untuk keberlangsungan keragaman di Indonesia. selama Romo tidak menyinggung agamanya tp institusinya ya aman2 aja sebagai profesinya di
amatir91 tentu saja pemerintah harus condong ke pengusaha, realistis saja.. yg memberi kerja itu pengusaha bukan buruh yang diperlukan adalah pemerintah mengontrol agar pengusaha tidak bajingan. sedangkan buruh? ga usah ditanya tahun depan gaji 10juta juga akhir tahun bakal demo
