Jokowi dimana bangunnya, kan banyakan di RTH (Ruang Terbuka Hijau) lha ini, di jalanan, mo bikin amblas jalanan? bangun noh yg 200 meter di sekitar balai kota, banyakin juga, dijamin bentar lagi miring tuh balai kota.. TGUPP, gaji gede, ga ada gunanya .. sampah
Kok ga di demo bersilit silit ga kebayang kalo ahok yang jd gubernurnya terkait masalah tamiya ini, pasti sudah bersilit silit
baiknyasia728 setrubuh, MGPA harusnya undang valentino rossi untuk jajal mandalika jangan undang valentino jebret
kushkoos 143 tidak pake APBD lombok, ada DAK dari pusat, yang mana manfaat ekonominya justru ke lombok, wkwkwkwkkwkwkwkkwkwk balapan tamiya 500 M sekali balapan amblasssssssssssssss ga ada bekasnyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kushkoos dana pembangunan sudah ada alokasinya, motogp itu event nasional, justru malah berdampak ekonomi ke NTB, khususnya lombok tengah beda ama tamiya itu yg ngadain DKI, pake APBD, via jakpro, itu cuma impian ANIS, demi meraih simpati, padahal ANIS tahu, dampak ekonominya kecil ketimbang biaya
Crot lah sekali balapan 143 M pormula ee belum balapan dah minta 500an milyar dah gitu booking pula selama 5 tahun balapan, ga ada bekas sirkuitnya .. mau-maunya dibegoin, tamiya vs motogp ya mending nonton motogp
kofar kafir kofar kafir sama sama diciptakan Tuhan juga orang lain kafir dimata lu lu kafir dimata orang lain MIKIRRRRRRRRRRRRRR
menarik ini ... seabrek TGUPP ga ada gunanya ... makin bobrok jakarta rugi saya bayar pajak untuk DKI
Dengan gagahnya mereka bergembira setelah kemenangan Anis dalam pilgub DKI. Berlanjut ke harapan kemenangan Prabowo di Pilpres, Namun mereka lupa bahwa ada Allah SWT. Allah telah menunjukkan bagaimana pilihan mereka memimpin DKI. Dan Allah telah menunjukkan bagaimana Allah telah memilih pemimpin un
Formula E Dana besar tanpa bekas Sirkuit sebelum dipakai, butuh dana untuk menyiapkan Setelah dipakai butuh dana untuk pembongkaran Apa dampak terhadap masyarakat sekitar dalam jangka panjang? Nothing Dana APBD lenyap, tanpa bekas dan manfaat berari ke masyakarat, harusnya masuk ranah korupsi kar