Namun LMKN belum melakukan penagihan royalti kepada lembaga kementerian. "Belum sampai ke sana skala prioritas penagihannya," tutur Yessi. "Kalau pemerintah sadar bahwa ada regulasi atau norma yang mengatur masalah ini, harusnya pemerintah memberikan imbalan kepada ahli warisnya
malingsia ogah nyebut ambalat tapi nyebutnya laut sulawesi bukannya makin jelas jadi punyanya siapa ? :wakaka
setelah bosnya kasih amnesti terdakwa koruptor sekarang anak buahnya mau bikin amnesia nasional :wakaka
sebagai negara tetangga yang terdampak langsung mereka lebih paham siapa yang jadi biang keroknya gak kayak yg jauh2 di mari dema demo isinya cuma nyalahin israel mulu :wakaka
ente masih berani ngutang bank ? :bingungs "Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, maka sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba." (HR. Muslim). "Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibunya sendiri." (HR
bubarin sekalian kejaksaan ama pengadilan soal hukum biar wowo ajah yang mutusin kan udah kayak raja louis xiv dia mah L'État, c'est moi :wakaka
walaupun diperbolehkan oleh undang2 tapi secara etika moral tidak benar mulai saat ini yg namanya presiden gak boleh lagi menggunakan kalimat ngeles "kita tidak bisa intervensi, serahkan semuanya pada proses hukum.." karena terbukti hukum bisa dikangkangin oleh jabatan :wakaka
setidaknya nipu sesama cina jangan kayak yamen nipu pribumi :ngakaks tolol juga polkis pake ditangkep kudunya dipiara kasih setoran ke negara biar kayak scammer di vietnam, kamboja gitu lho :lehuga
Perlu diingat, lanjutnya, SBY dan AHY maupun Demokrat ingin membangun partai dengan dasar kepentingan bangsa dan negara, bukan dibangun dengan sentimen terhadap seseorang. Dia mencontohkan saat Demokrat memilih bergabung dengan Prabowo di Pilpres 2024, saat itu Jokowi berada paling depan dalam me