Jokowi memanglah tidak melakukan lobi. Yang Ane tahu, Jokowi bahkan terkenal dengan celotehannya " saya tidak mikir" saat ditanya soal kemungkinan pencapresan dirinya. Tapi, yang ane sayangkan, saat jokowi punya opsi menolak untuk jadi capres PDI-P, Jokowi malah menerima itu. Walaupun dia
Kok sampai mempersiapkan sendiri sih? Apa ini pertanda PDI-P tidak percaya sepenuhnya dengan ITnya KPU?
Semoga lekas ketemu. Ane khawatir dokter tersebut akan menjual bayi itu, kalau tidak segera ditemukan.
Komentar: Masalah bangsa yang besar saat ini adalah korupsi di DPR. Dengan terdapatnya permainan politik uang, golput malah berkontribusi mencegah calon koruptor naik kesana. Ini bukan salah golput gan. Tapi salah oknum yang memanipulasi itu. Ane gak sependapat. Penyampaian pendapat sudah dija...
:salahkamar. Coba bikin di surat pembaca gan. Ini BP. Klik link berikut ini: http://www.kaskus.co.id/forum/188/surat-pembaca
TSnya ngubah judul. Judul asli. Aturan BP tidak membolehkan mengubah judul berita gan untuk thread. Sanksinya banned! Coba baca dulu. http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000000985824/uu-forum-bp-raya-dilarang-mengubah-judul-berita-sanksi--autobanned/
"Efan Tolani, caleg DPRD Provinsi Lampung asal PKS telah divonis oleh pengadilan sehingga secara hukum batal pencalonannya," Bagus nih. Hukuman tegas atas tindakan ini. "Saat itu, ada pengumpulan massa di Kabupaten Lampung Barat, kemudian dilakukan pembagian kartu nama dan uang
Ini merupakan contoh praktik money politics. CMIIW, Di desa-desa memang penduduknya rawan dibujuk dengan kampanye model begini, karena kebanyakan masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah. IMO, Politisi oportunis memanfaatkan peluang ini untuk mendulang suara. Untuk menghadapi praktik semacam ini, se
"Memangnya yang kalian maksud JK itu apa? ya kalau saya tidak dengan JK, jadinya O'owi dong," ucap Jokowi sambil tertawa. :ngakak:ngakak:ngakak Selera humor mu bagus Pak Dhe. Bisa nih jadi pelawak.
Koalisi dilakukan untuk menggalang dukungan lebih banyak saja. Semua dilakukan supaya peluang berkuasa lebih tinggi. TIdak partai yang katanya Islam atau Nasionalis, semuanya bisa kehilangan identitas ideologinya demi kekuasaan.
SBY sih boleh membantah. Tapi kalau terdapat indikasi pelanggaran, seharusnya diusut juga. Yang berewenang siapa ya untuk kasus pelanggaran dana kampanye? Bawaslu-kah?
