Cuma memperbanyak tempat untuk jabatan direksi dan komisaris saja, mungkin masih banyak relawan dan pendukung yang belum kebagian jatah
Sayangnya penegakan hukum di indonesia bukan berpihak pada kebenaran, tapi lebih bersifat populis dan cari aman saja Dalam kasus di atas, andai kata terjadi kecelakaan, pasti pengemudi motor tidak mendapat sanksi apapun sementara pengemudi truk tronton yang akan mendapat hukuman
Kondisi setiap orang berbeda2 sehingga tidak perlu percaya dengan berbagai berita Hoax yang beredar melalui WA yang dipenuhi dengan berbagai testimoni "palsu" mengenai kebutuhan obat, suplemen, perlakuan selama menjalani isolasi mandiri Cukup berkonsultasi dengan dokter, dan ikuti treatme
Ini cuma bagian dari strategi, supaya seolah2 pemerintah selalu punya ide baru, dan langkah2 yang cerdas, efektif dan inovatif dalam menanggulangi pandemi covid di indonesia
Ternyata susunan hierarki paraturan dan perundang2 an di indonesia sudah berubah, kalau dulu susunannya dari yang tertinggi ke terendah berdasar UU no 12 tahun 2011 sebagai berikut : UUD 45 ------> Tap MPR ------> UU -------> Perppu ------> Per pemerintah ------&am
Mungkin Jokowi tidak pernaj melihat daerah lain selain banten dan DKI, makanya tidak tahu situasi di daerah lain seperti apa soal prokes
Kalau lihat kata2 nya, yang diijinkan makan di tempat terbuka, jadi seharusnya warung makan pun belum boleh buka, karena punya bangunan tertutup, yang diijinkan buka tempat makan dalam bentuk gerobak, food truck , food court yang lokasinya di tenda2
Serta warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Prokes restoran di mall, jauh lebih ketat daripada g
Jokowi cuma menghimbau agar tidak dilakukan salat Idul Adha secara berjamaah, tapi secara aturan tidak ada sanksi hukum apapun Jadi dalam hal ini , pemerintah memang tidak tegas dan tidak berani mengambil kebijakan yang tidak populis, karena berpotensi mengurangi dukungan politis dari umat Islam ...
Itulah sebabnya pemerintah lebih suka mengganti kata lockdown dengan kata2 lain seperti PSBB, PPKM, Karena jika menggunakan kata lockdown, maka pemerintah wajib mengikuti UU untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi seluruh warga yang terdampak lockdown, Sementara jika menggunakan istilah2 sendiri sep
Taktik menurunkan jumlah test supaya angka penambahan penderita covid baru menurun sudah berkali2 dilakukan pemerintah, motifnya cuma demi membuat seolah2 program2 yang dilakukan kelihatan berhasil dan efektif Pengetesam PCR itu seharusnya tidak hanya dilakukan secara pasiv (hanya melakukan tracing
Bansos itu memang bakal berantakan datanya , Karena data di kemensos adalah data orang miskin yang memang sudah miskin sejak dahulu, dan belum tentu pendapatanya terganggu karena pembatasan PSBB/PPKM . contoh : pengangguran, pekerja informal spt buruh cuci rumah tangga, pekerja serabutan dll Seda
Tindakan yang belebih2 an itu tidak ada yang baik, Walaupun kelihatannya humanis, penuh simpati , dan populis, tapi cuma akan membuat banyak pedagang yang sengaja melanggar dan berharap mendapat perlakuan yang sama (dagangannya dibeli habis), terus berulang2 dan semakin banyak yang akan meniru
Sebenarnya bukan benci, cuma mengingatkan investor retail supaya hati2 dan siap menerima resiko, jika setelah membeli saham buka lapak dan memegang long term malah rugi Start up marketplace on line masih bisa untung, contoh amazon, alibaba, tapi, syaratnya market place itu harus jadi penguasa pasar
Azan itu cuma urusan internal umat agama tertentu saja, bukan sesuatu hal yang bisa jadi dasar menyuruh orang lain tidak menyalakan musik, menghentikan aktivitas, dan lain2 Penjelasan kasatpol PP Gowa ini menunjukkan paham radikalisme yang kuat, sudah seharusnya mendagri dan menpan mengevaluasi, me
Jokowi ga mau kalah dengan Risma, begitu dengar Risma sedang cari popularitas dengan sibuk keliling kota mencari kompor untuk dapur umum, Jokowi langsung bagi2 bantuan door to door
Saham ini ditawarkan dengan nilai nominal Rp 50 setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 25,0% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berdasarkan prospektus yang disampaikan di media massa pada Jumat ini (9/7), saham ditawarkan kepada masyar
Risma itu pola pikirnya masih sekelas walikota, sehingga tidak sadar, bahwa tugas mentri itu di level kebijakan, sistem jaminan sosial, dll Bukan urusan operasional, seperti keliling kota mencari kompor , apalagi di masa PPKM darurat
Ucapan Risma sudah jelas, bahwa dia menganggap papua adalah tempat terbelakang dan menjadi tempat yang menakutkan buat pegawai negri, sehingga siapapun yang dia anggap kurang perform , akan dipindah ke papua sebagai hukuman Daripada terus menerus menyangkal, bersilat lidah dengan segala alasan, leb
Sepertinya angka 5 Trilyun rupiah buat penanganan covid itu besar, padahal mayoritas cuma dibagikan ke pegawai dishub, satpol PP, nakes , sebagai uang bonus dengan istilah uang operasional, insentif, uang tugas, dll Jadi masyarakat umum yang menderita covid maupun menderita akibat pembatasan mobi...
