Wajar saja, buat orang seperti jokowi, hasil itu tidak penting yang penting orang yang ditunjuk selalu mematuhi semua perintah jokowi Dan luhut sudah terbukti berkali2 berani pasang badan dan siap "berkelahi" dengan siapapun yang berani mengkritik program2 jokowi Buat jokowi, susah menca
Mayoritas pejabat tinggi, yang terjerat kasus korupsi tidak pernah merasa bersalah dan mengakui bahwa mereka melakukan korupsi Sebab budaya di lingkungan pemerintah, pegawai negri / BUMN memang sudah mencuci otak , bahwa * tidak ada pungli , yang ada ucapan terima kasih, * tidak ada nepotisme da
Selama PPKM juga setiap sholat jumat, masjid penuh , ga ada teguran apa2, jadi sebenarnya aturan ini ga ngaruh, sama seperti aturan waktu makan di warteg / PKL maksimal 20 menit Dibuat cuma supaya kelihatan ada aturan saja
Warga DKI sendiri belum semuanya divaksin, masih kurang dari 50%, kenapa malah sibuk mengurusi pencari suaka ??? TIndakan semacam ini ga lebih dari upaya mencari popularitas / pencitraan saja
Di jaman jokowi, campur tangan pemerintah dalam BUMN sangat kuat, BUMN cuma dijadikan sapi perah untuk mewujudkan janji2 jokowi dan untuk memberi reward buat para pendukung setia jokowi Jadi bisa dibilang para komisaris itu sangat tidak berperan , semua harus mengikuti apa titipan kemauan pemerinta
Ini sudah kejadian kedua yang ketahuan dan diviralkan, dan tentunya yang tidak ketahuan lebih banyak lagi Modus kecurangan ini dilakukan oleh para nakes yang pengen dapat tambahan penghasilan dengan menjual vaksin yang berhasil dia manipulasi
Dalam pikiran pemerintah : " Program vaksin masih berjalan lambat karena masyarakat tidak mau divaksin, padahal menurut Jokowi, jumlah vaksin ada ratusan juta, dan semuanya sudah siap digunakan" Dalam kenyataan di masyarakat : " Program vaksin berjalan lambat, karena ketersediaan v
Posisi wapres Maaruf amin memang serba salah, Mau komentar masalah umum, tentang bangsa dan negara, sering salah, dan ga punya kompetensi yang cukup Mau komentar tentang kyai dan permasalahan dunia islam, malah jadi bahan kritikan, "memangnya dia itu wakil presiden Republik Indonesia, atau wa
Rakyat indonesia dibatasi pergerakannya saat PPKM darurat / level 4, artinya tidak semua orang boleh bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya, ada syarat khusus yang harus dipenuhi (artinya ada yang diperbolehkan) Hal yang sama juga berlaku bagi WNA, tidak semua WNA boleh masuk indonesia, ada...
Kepala PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan pihaknya memiliki instrumen untuk melacak transkasi keuangan dari luar ke dalam negeri dan sebaliknya. Namun, hingga Rabu, 4 Agustus 2021, tidak ada transaksi keuangan sebesar Rp2 triliun. Salah satu contoh berita Hoax, Yang disebutkan PPATK "tidak d
Terdapat pengecualian untuk lima kelompok warga asing, yaitu mereka yang memiliki visa dinas dan diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, Seharusnya sebelum bikin kehebohan, pelajarin dulu pengecualian yang ada, terutama di pasal , pemegang ijin tinggal dinas (alias TKA
Tinggal ditunggu , nyali Jokowi, berani ga ngelawan PDI P dan megawati Modal dan usaha ke sana sudah disiapkan, mulai dari membentuk relawan2 yang tidak terafiliasi ke PDIP, dan menempatkan anak dan menantunya jadi pejabat daerah
Data Bank Indonesia menunjukkan, rasio transaksi perdagangan Indonesia-Thailand menggunakan skema kerja sama mata uang lokal (local currency settlement/ LCS) dalam mata uang THB/IDR terhadap total perdagangan kedua negara telah mencapai 1,3% pada 2020. Ini meningkat dibandingkan 0,6% pada 2018. Ya
Eforia dan penghargaan yang sangat berlebih2 an membuat prestasi atlet di indonesia selalu jalan di tempat dan cenderung mundur
Yang paling penting, pemasangan baliho tersebut tidak menggunakan uang pajak / APBD Berkampanye mempopulerkan tokoh partai adalah hak setiap partai Walaupun tidak ada jaminan seseorang yang rajin diendorse partai bakal dipilih rakyat
Risma itu seharusnya fokus terhadap perbaikan sistem, bukan pencitraan semata kasus ini menunjukkan sistem pengawasan depsos sangat lemah, kasus korupsi PKH bisa terjadi bertahun2 tanpa ketahuan
KPK memang diarahkan dan diskenariokan Jokowi dan parpol pendukungnya supaya tidak lagi independen, Tapi jadi bagian dari pengawasan internal pemerintah, sehingga lama2 perannya jadi mirip dengan inpektorat di masing2 lembaga, kejaksaan, dan kepolisian yang terbukti sangat tidak efektif dan indep...
Selama pandemi covid tidak bisa diatasi, maka orang yang punya daya beli akan tetap menghindari lokasi2 yang menimbulkan kerumunan, dan mengurangi aktivitas, dan akibatnya pasti konsumsi akan berkurang jadi mau diterapkan PPKM/PSBBB, pelonggaran , dll tidak akan terlalu pengaruh dan semua sektor r
Yang tahu dan bisa menjelaskan apakah benar Harun Masiku sudah dimasukkan ke daftar buronan interpol, cuma Interpol sendiri Sementara kata2 pimpinan KPK saat ini ga lebih lip service belaka, tanpa bukti apapun dan tidak bis dipercaya
