Aturan khusus itu sudah banyak. PSBB. PPKM. Pelanggaran tetap ada. Pelanggaran karena asimetris informasi. Teknologi informasi belum mampu menangani informasi covid yg masih baru. Informasi dari pemerintah pun belum tentu ajeg. 22 persen masyarakat bahkan tak percaya dengan covid. Itu belum term
Tantangan lebih berat. Zaman harmoko tidak ada sosmed. Tapi itu bukan alasan. Katanya revolusi 4.0 masa berdialog dekat dgn rakyat aja tak bisa
kaiserwalzer betul, tak masalah kerjasama dgn China, asalkan jgn China melulu. Kelihatan seperti boneka
Meremehkan covid karena ketidaksimetrisan informasi. Ada pihak yg bayar atau nggak, ane gak tau. Jika ada, harus ada bukti. Kalau dituduhkan, pemerintah akan dianggap kriminalisasi. Anggap anak itu masyarakat, anggap yg menyuruh itu masyarakat pula. Orang iseng banyak, bullyan menjamur. Hoaks mera
Loh kok dijaga? Maksudnya menjaga tni dari desakan kaum liberal yang menilai lgbt berhak masuk tentara
Ada kesan ke depan bakal dipaksain gay boleh masuk tentara. Tulisan ini buat ngingatin Panglima TNI baru nanti harus kuat dalam menghadapi tekanan itu. Soal hukuman diatur pengadilan militer
Multikulturalisme Indonesia tidak sama dengan AS. Ini negara sudah multikultural dari awal. Sudah harmonis dari awal. Kalau itu diubah, siap2 bergejolak
Justru agar tidak pecah. Ente bayangin daerah yg tidak puas dengan keputusan campur tangan pusat. Ini baru sumbar.
