selain itu: banyak yang merasa kalau sudah aktif di medsos itu berarti sudah "berjuang". padahal tidak tecermin di perhitungan politik sesungguhnya (misalnya: jumlah suara di pemilu) medsos bikin kelas menengah lemah secara politik karena sudah puas dengan aktivisme malas
Demokrasi ya harus melibatkan mayoritas. Kalau cuma kelompok minoritas berpendidikan tinggi saja yang berdaulat itu namanya oligarki...
indent.smk Terlepas dari praktiknya, lembaga legislatif seperi DPR diamanatkan ada di sistem demokrasi. Karena kalau tidak ada DPR, jadinya kekuasaan terpusat di tangan eksekutif. Soal "bagi-bagi anggaran", ya salah satu fungsi DPR memang mengatur pembagian anggaran. APBN kan disusun bare
Dulu Sukarno pernah bubarin DPR/MPR hasil Pemilu 1955. https://www.liputan6.com/news/read/4498242/5-maret-1960-presiden-sukarno-bubarkan-dpr-hasil-pemilu-pertama terus ujung-ujungnya dia bikin DPR yang semua anggotanya dia angkat sendiri. Mau presiden model begitu?
lingkaran setan, sebenarnya. makin kelas menengah ga peduli politik, ga mau ikut main, makin keinjek mereka. akhirnya cuma bisa ngeluh di twitter, ribut di kaskus, tapi aspirasi politiknya tetap tidak tersampaikan. saya tangkap artikelnya juga menawarkan solusi "manja" "negara harus
pancingan SARA https://www.kaskus.co.id/show_post/68a2b343d36ab4704d06b2ac https://www.kaskus.co.id/show_post/68a2b26bcb64ce76bf0522c1 https://www.kaskus.co.id/show_post/68a2b16341638445b4046f49 bukan berita https://www.kaskus.co.id/thread/68a426038d81d0672506897a/prestasi-anak-bangsa-makin-bersi...
Beritanya (atau komentar Wahyudi Askar) kurang tajam, kurang jelas. Persentase pajak yang dibayar orang miskin berapa? Persentase pajak yang dibayar orang superkaya berapa? beginilah kalau media massa nyari clickbait dan ragebait doang
Walikota Cirebon sekarang: Effendi Edo > Golkar Paguyuban Pelangi: Hetta Mahendrati Latumeten SH > Gerindra, dulu timses lawannya Effendi di Pilwalkot 2024 (mantan wakil walikota Eti Herawati- Nasdem) ------ polanya mirip Pati. Di Pati juga ada pengacara yang bukan warga setempat (Nimerodi G
enggak nyelesaiin masalah, malah bikin pajak di tiap negara baru ex provinsi pasti naik... soalnya beberapa provinsi yang kontribusi pajaknya gede (Jakarta, Kaltim) selama ini ngebayarin yang kurang mampu (Gorontalo, Maluku Utara)