Pengadilan Negeri Jakarta Barat bakal menggelar sidang dengan agenda putusan hukum terhadap tujuh terdakwa simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Selasa (9/2/2016). Nasib tujuh terdakwa simpatisan ISIS itu pun bakal ditentukan hari ini di meja hijau.
Bahan kimia beracun itu kini mencuat pascakematian Wayan Mirna Salihin, 27, di Restoran Olivier pada 6 Januari 2016. Mirna tewas setelah menyeruput es kopi vietnam yang mengandung 15 gram sianida.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menduga Januar Arifin alias Begeng sudah lama merencanakan penculikan terhadap J. KPAI menyebut, Begeng sudah lama mengintai bocah SD yang ditemukan tewas di rumahnya.
Mayat bayi ditemukan di ruangan penampungan kotoran di Mal Central Park, Jakarta Barat. Bayi laki-laki yang ari-arinya masih menempel itu ditemukan Senin 8 Januari sekitar pukul 16.30 WIB.
Dua pria berinisial MF, 17, dan AJ, 23, babak belur diamuk warga di Kelurahan Kartini, Sawah besar, Jakarta Pusat. Mereka kedapatan mencuri sebuah laptop dari kamar kos milik seorang pegawai kafe, Nur Janah, 19.
Jika tidak ditemukan alat bukti dari keterangan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam pemeriksaan penyelidikan dugaan pemufakatan jahat permintaan saham PT Freeport Indonesia, Kejaksaan Agung bisa mencarinya ke pihak lain untuk mendapatkan benang merah dari kasus tersebut.
Senior Manager Peralatan PT Pelindo II (Persero) Haryadi Budi Kuncoro dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lagi-lagi menyoroti kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Ahok, sapaan Basuki bahkan terang-terangan menyatakan ada ketidakberesan di Dinas Taman di depan warga saat meresmikan Taman Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Anggota Komisi V DPR asal Partai Hanura Fauzi H. Amro diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia akan diminta keterangan dalam kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjerat anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.
Penolakan terhadap revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus mengalir. Hari ini, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyerahkan petisi penolakan revisi UU ke Badan Legislasi DPR.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana Rp7 triliun pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota. Dana multi years itu digunakan untuk pembebasan lahan dan penghijauan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana Rp7 triliun pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota. Dana multi years itu digunakan untuk pembebasan lahan dan penghijauan.
Presiden Joko Widodo mendorong pers ikut membangun optimisme dan etos kerja masyarakat. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berperan membentuk karakter, moral, dan mental masyarakat.
Januar Arifin alias Begeng akan menjalani tes kejiwaan di Mapolresta Depok. Tes kejiwaan ini penting untuk mengetahui motif Begeng membunuh J.
Kepala Unit Trafficking Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri AKBP Arie Darmanto mengungkapkan, sejumlah dokumen yang disita dari hasil penggeledahan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terus dipelajari. Sejumlah ahli akan dilibatkan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terkendala pembebasan lahan untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota. Sebab, masih ada oknum yang meminta komisi kepada warga yang ingin menjual tanahnya ke Pemerintah.
Pengurus Partai Golkar diminta jangan ada yang membuat kebijakan sepihak. Setiap kebijakan untuk musyawarah nasional mesti diputuskan dalam rapat.
Usulan pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar direspons Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto. Agus menegaskan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu menolak usulan tersebut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak pengajuan izin 15 organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang mendaftar melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI pada Januari lalu. Penolakan dilakukan berdasarkan imbauan intelijen yang menyebut ormas itu mirip Gerakan Fajar Nusantara
Jemaat Ahmadiyah di Bangka tidak mengantongi buku nikah dan kartu tanda penduduk (KTP). Pemerintah Daerah Bangka tidak memberikan buku nikah dan KTP ke jemaat Ahmadiyah sejak 2010.