Kementerian Agama (Kemenag) segera membayar utang berupa tunjangan profesi kepada para guru di lingkungan madrasah, sebesar Rp 1,9 triliun. Selain itu, mengupayakan pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

”Kami akan segera bayar utang ini, dan pada 2014 tunjangan ini harus sudah lunas. Dengan demikian, para guru akan lebih fokus bekerja,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Nur Syam, ketika meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 16 Cipayung, dan Madrasah Al Hamid Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.

Menurut dia, dana sebesar Rp 1,9 triliun itu sampai kini belum dibayar karena berbagai hal. Namun Syam tidak menyebutkan penyebabnya lebih detail. Dia prihatin dengan hak guru yang sampai kini belum juga terbayarkan.

Kendati demikian, dia meminta para guru madrasah bersabar, karena pemerintah tetap serius memperjuangkan pembayarannya. ”Saya mohon para guru bersabar dan jangan merasa khawatir hal itu tak akan terbayar. Pasti terbayar, walaupun memang terlambat. Tentu dengan catatan, data yang ada harus sesuai,” tambahnya.

Mengenai macetnya BOS bagi madrasah, Nur Syam menyatakan akan membahasnya hari ini, sehingga diharapkan akan segera dapat dikucurkan kepada para madrasah penerima. Dia juga belum bisa mengatakan apa sebenarnya penyebab macetnya dana BOS, ditengah simpang siurnya informasi tentang hal itu.

Dipertanyakan
Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta kepada Kementerian Agama untuk segera mencairkan dana BOS untuk madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah. Sebab, keterlambatan itu menjadi penghambat kegiatan belajar mengajar.

Menurut Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, keterlambatan itu secara otomatis juga merugikan para tenaga pendidik. Sebab, gaji guru dan tenaga pendidikan non-PNS di madrasah swasta itu berasal dari dana BOS. "Artinya, mereka tidak mendapatkan penghasilan sejak Januari hingga Mei ini," tegasnya.

Dia menjelaskan biaya untuk operasional MI dan MTs, baik negeri maupun swasta saat ini hanya bertumpu pada dana BOS. Menurut dia, jika dana tersebut belum dicairkan maka operasional sekolah tidak bisa berjalan dengan baik. "Bahkan banyak madrasah harus mencari pinjaman ke berbagai pihak," tuturnya.

Ditegaskan, hal tersebut menjadi kontraproduktif. "Di mana pemerintah selalu mendengungkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, tapi nyatanya seperti ini. Jauh dari upaya menghargai profesi guru,íí tandas anggota DPD Jawa Tengah itu.

Terkait dengan persoalan sertifikasi guru agama, kata dia, pihaknya mendapatkan laporan dari berbagai daerah bahwa tunjangan profesi belum diterima tepat waktu dan tepat jumlah. Selain itu, pembuatan nomor registrasi guru (NRG) banyak mengalami keterlambatan. "Dengan demikian, banyak guru yang sudah lulus sertifikasi belum memperoleh NRG. Dampaknya, mereka tidak bisa menerima tunjangan sertifikasi guru," tegasnya.

Sumber

Wah, padahal dulu ane pengen jadi guru.
Kalau begini ceritanya nggak jadi deh.

Mohon pada para juragan juragan sekalian jika agan suka thread ane, atau kalo agan belum ISO
Kaskuser yang baik selalu meninggalkan jejak. Minimal comment
Menjadi Silent Reader berarti anda tidak menghargai hasil karya orang lain.[/size]

Silahkan mampir gan, ini beberapa thread ane


Atau buka thread ane yang lain gan
Thread

Dukung perjuangan ane di
Milisi Perlawanan

Negeri Putih 001
Negeri Putih 002