Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) memaparkan hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik atas penegakkan hukum di Indonesia. Hasil survei menunjukkan sebagian besar responden tidak puas dengan penegakkan hukum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

"Mereka yang tak puas sebesar 56 %, hanya 29,8 % yang menyatakan puas dengan penegakkan hukum di Indonesia. 14,2 % tidak menjawab," ujar peneliti LSI, Dewi Arum di Graha Dua Rajawali, Jalan Pemuda 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (7/4/2013).

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dilengkapi dengan penelitian kualitatif. Survei pada 1-4 April 2013, mengikutsertakan 1.200 responden dengan margin error 2,9 %

"Temuan ini menggambarkan rendahnya wibawa hukum di mata publik," tutur Dewi.

Merosotnya kepercayaan publik disebabkan publik meragukan integritas penegak hukum. Sebanyak 46,7% responden tidak percaya aparat hukum akan bertindak adil. 42,2% responden mempercayai aparat hukum bertindak adil, sedangkan 11,1 % responden tidak menjawab.

"Mayoritas publik cenderung percaya, proses hukum yang dilakukan aparat hukum mudah diintervensi oleh kepentingan tertentu, misalnya kedekatan dengan aparat hukum atau kompensasi materi," imbuh Dewi.

Selain isu korupsi yang melibatkan aparat pemerintahan, pembiaran amuk massa terhadap kelompok beragama juga menjadi penyebab sikap pesimistis publik terhadap penegakan hukum. Sebut saja kasus Ahmadiyah di Cikeusik tahun 2011 dan penyerangan warga Syiah di Madura tahun 2012.

"Mindset publik penuh curiga dengan proses hukum yang berjalan," ucap Dewi.


Jakarta - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan merosotnya kepuasan publik terhadap penegakkan hukum juga disebabkan tindak kekerasan aparat yang marak terjadi. Ketidakpercayaan terhadap penegakan memicu tindakan warga untuk main hakim sendiri.

"Rendahnya kepercayaan terhadap penegakkan hukum yang dilakukan negara dapat memunculkan anarkisme" kata Peneliti LSI Dewi Arum dalam paparan suveinya di Graha Dua Rajawali, Jalan Pemuda 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (7/4/2013).

Dewi merujuk contoh yang paling mempengaruhi adalah kasus-kasus yang melibatkan aparat bersenjata. Ada kasus LP Cebongan, bentrok di Ogan Komering Ulu, juga pemerkosaan tahanan wanita di Poso. Termasuk pembakaran gedung pemerintahan di Palopo sulawesi Selatan.

"Mereka yang tak puas dan tak yakin bahwa sebuah kasus akan diselesaikan secara adil melalui hukum formal, akhirnya memilih mengambil langkah menghakimi pelaku dengan cara mereka sendiri," imbuh Dewi.

Masyarakat desa lebih merasa tidak puas dengan penegakkan hukum di Indonesia daripada masyarakat kota. Di kalangan masyarakat desa 61 % warga desa merasa tidak puas dengan penegakan hukum, 22,8 % merasa puas, sisanya tidak menjawab.

Sementara warga kota, sebanyak 48,6 % merasa tidak puas dengan penegakan hukum, 35,2 % merasa puas. Sisanya tidak menjawab. Semakin rendah tingkat pendidikan juga terhitung lebih tidak puas dengan penegakkan hukum. Tamatan SD menunjukkan ketidakpuasan paling tinggi, 56 %. Sementara taman kuliah yang tidak puas sebesar 50,4 %.

Masyarakat Indonesia yang cenderung setuju dengan tindakan main hakim sendiri juga cukup besar. LSI mengklaim, sebanyak 30,6 % setuju untuk main hakim sendiri, sementara 46,3 % masih mau menyerahkan kasus kejahatan kepada proses hukum. Sisanya tidak menjawab.

Rekomendasi LSI, pemerintah harus memberantas aksi premanisme. Preman yang dimaksud mulai dari preman jalanan, preman bersenjata seperti oknum polisi , preman berdasi atau koruptor.

"Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kalau tidak, maka akan mengarah ke anarkisme sosial," ujar Dewi.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/04/07/180652/2213630/10/lsi-kepuasan-publik-terhadap-penegakkan-hukum-merosot?9922022"][B]POLISI PREMAN BERSERAGAM[/B][/URL]

"Mereka yang tak puas sebesar 56 %, hanya 29,8 % yang menyatakan puas dengan penegakkan hukum di Indonesia. 14,2 % tidak menjawab," ujar peneliti LSI, Dewi Arum di Graha Dua Rajawali, Jalan Pemuda 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (7/4/2013).

"Temuan ini menggambarkan rendahnya wibawa hukum di mata publik," tutur Dewi.

"Mayoritas publik cenderung percaya, proses hukum yang dilakukan aparat hukum mudah diintervensi oleh kepentingan tertentu, misalnya kedekatan dengan aparat hukum atau kompensasi materi," imbuh Dewi.

"Mindset publik penuh curiga dengan proses hukum yang berjalan," ucap Dewi.

Rekomendasi LSI, pemerintah harus memberantas aksi premanisme. Preman yang dimaksud mulai dari preman jalanan, preman bersenjata seperti oknum polisi , preman berdasi atau koruptor.

pahamilah dengan penuh kesadaran, polisi bukan lagi aparat penegak hukum, tetapi mereka adalah preman berseragam, preman pelanggar hukum, keberadaan mereka hanyalah sebagai penindas dan penyengsara rakyat, menindas kita semua.

ingat jangan pernah memandang polisi dengan hormat, pandanglah mereka dengan hina, mereka tak lebih dari segerombolan preman berseragam. jika mereka melanggar hukum, segeralah kumpulkan massa dan hakimi mereka, sekalipun harus menghakimi mereka di sarangnya, itu bukan soal besar. pengadilan rakyat adalah pengadilan tuhan, hukum rakyat adalah hukum tuhan.

ingat baik-baik, mulai saat ini, polisi bukanlah pelindung rakyat, mereka adalah sampah dan musuh rakyat yang harus diberantas tuntas sampai ke akar akarnya.

kita semua sebagai pemilik republik ini harus segera mengambil tindakan tegas kepada preman berseragam ini, tindakan kita akan dicatat dalam sejarah, akan diceritakan kembali oleh generasi yang akan datang sebagai penegak kebenaran dan keadilan

sebagai rakyat, kitalah sebagai pemegang mandat tertinggi dalam kehidupan bernegara negara, kitalah yang harus menghakimi preman preman berseragam ini.

ingat baik baik, pahami dengan penuh kesadaran, rakyat berhak untuk menghakimi aparat penegak hukum, kerahkan massa dan tegakkan keadilan



tinggal ganti aja kata tuan menjadi preman



PRESTASI KRIMINAL POLISI SEPANJANG JAN - MAY 2013