Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya tidak memakai fasilitas negara saat berkampanye untuk Partai Demokrat. Sebab, sebagai petinggi negara, SBY harus memiliki integritas yang tinggi pula.

"Dari segi etika pejabat publik dan kelembagaan yang dituntut berintegritas tinggi, perlu dihindarkan hal seperti itu," kata Zulkarnain melalui telepon, Sabtu, 29 Maret 2014.

Zulkarnain mengakui tindakan SBY--yang juga Ketua Umum Demokrat--menggunakan pesawat negara untuk kampanye bisa diperdebatkan dari segi aturan. Pasalnya, SBY sebagai presiden punya keistimewaan protokoler yang melekat. Namun tetap saja, kata Zulkarnain, SBY seharusnya menghindari langkah tersebut karena tak elok dari sisi etika.

Sebelumnya, Wakil KPK Busyro Muqoddas juga telah mengecam pemakaian fasilitas negara dalam kampanye SBY untuk Partai Demokrat. "Itu efek akibat Presiden aktif di partai politik, apalagi (sebagai) ketua umum," ujarnya.

Menurut Busyro, karena SBY merangkap jabatan sebagai pemimpin Partai Demokrat, ia melakukan tindakan tak etis dan sulit membedakan mana yang fasilitas negara dan mana yang bukan. "Juru kampanye oleh Presiden dan menteri-menteri membuktikan kurang pekanya (mereka) terhadap problem-problem korupsi," kata Busyro.

Beberapa hari lalu, setelah memimpin rapat terbatas di Istana Negara, SBY terbang dengan pesawat komersial ke Lampung untuk mengkampanyekan partainya. Istana mengakui bahwa perjalanan itu dibiayai oleh negara. "Perjalanan Presiden dari satu titik ke titik lainnya itu tak lepas dari posisinya sebagai Presiden, termasuk pesawat itu," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jumat, 28 Maret lalu.

Djoko mengatakan perjalanan SBY itu menjadi tanggungan negara karena posisi Presiden yang tak bisa dilepaskan. Begitu Presiden sampai di lokasi acara dan berganti seragam Partai Demokrat, partailah yang bertanggung jawab.

Sumber

Pendukung Prabowo: Wartawan, Jangan Diedit
Kecewa Jokowi, Pro-Mega Boikot Kampanye PDIP