Kaskus

Entertainment

reyanssAvatar border
TS
reyanss
Apakah Para Jenderal Disiksa Seperti di Film G30S?
Apakah Para Jenderal Disiksa Seperti di Film G30S?Apakah Para Jenderal Disiksa Seperti di Film G30S?Apakah Para Jenderal Disiksa Seperti di Film G30S?


emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S)


Quote:

Quote:


Apakah Para Jenderal Disiksa Seperti di Film G30S?


Tentu saja masih lekat dalam ingatan rakyat Indonesia dan harus selalu di ingat bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya, bagaimana kekejaman Jepang dan belanda terhadap rakyat indonesia dulu ... dan G30S PKI adalah sejarah berdarah dalam negeri ini yang tidak boleh dilupakan oleh seluruh rakyat indonesia, sebagai pemicu semangat nasionalisme kita.

Apakah Para Jenderal Disiksa Seperti di Film G30S?


Pada Trit kali ini ane akan mencoba coba manuangkan apa yang ane ketahui tentang peristiwa G30S PKI lalu menyimpulkan berdasarkan fakta dari kejadian yang terjadi 48 tahun silam di Jakarta, tepatnya tentang peristiwa pemberontakan G30S PKI. Mudah-mudahan apa yang ane sampaikan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan para kaskuser mengenai kejadian yang sebenarnya ...

Pada saat itu hingga era Orde Lama peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun (Madiun Affairs), dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru di era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan pemberontakan PKI.

Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

Masih ada kontroversi mengenai peristiwa ini. Sejumlah pihak merasa tuduhan bahwa PKI yang mendalangi peristiwa ini sebetulnya adalah rekayasa pemerintah Orde Baru (dan sebagian pelaku Orde Lama).

Tawaran bantuan dari Belanda

Pada awal konflik Madiun, pemerintah Belanda berpura-pura menawarkan bantuan untuk menumpas pemberontakan tersebut, namun tawaran itu jelas ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Pimpinan militer Indonesia bahkan memperhitungkan, Belanda akan segera memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan total terhadap kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Memang kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin Harahap, tengah membangun kekuatan untuk menghadapi Pemerintah RI, yang dituduh telah cenderung berpihak kepada AS.

Latar belakang

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka, termasuk golongan kiri dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain Kelompok Diskusi Patuk, yang diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti D.N. Aidit, Syam Kamaruzzaman, dll., melainkan kemudian juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade, antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto (Komandan Brigade III, Divisi III), Letkol Soeharto (Komandan Brigade X, Divisi III. Kemudian juga menjadi Komandan Wehrkreis III, dan menjadi Presiden RI), Letkol Dahlan, Kapten Suparjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten Untung Samsuri.

Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno, Wakil Indonesia di Praha, Musso, kembali dari Moskow, Rusia. Tanggal 11 Agustus, Musso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Musso, antara lain Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, dr. Setiajid, kelompok diskusi Patuk, dll.

Aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan, bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh.

Tanggal 10 September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo (RM Suryo) dan mobil 2 perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ketiga orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri, diculik dan dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan, bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol. Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen yang berdiri di tengah alun-alun Kota Madiun dan nama jalan utama di Kota Madiun.

Kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi Pemerintah RI saat itu, termasuk Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden AS yang mengeluarkan gagasan Domino Theory. Truman menyatakan, bahwa apabila ada satu negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya akan juga akan jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam permainan kartu domino. Oleh karena itu, dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh dunia.

Kemudian pada 21 Juli 1948 telah diadakan pertemuan rahasia di hotel "Huisje Hansje" Sarangan, dekat Madiun yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Menteri Dalam negeri, Mohamad Roem (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto, sedangkan di pihak Amerika hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakili Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB). Dalam pertemuan Sarangan, yang belakangan dikenal sebagai "Perundingan Sarangan", diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (proposal pembasmian kelompok merah). Dengan bantuan Arturo Campbell, Sukanto berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk kepolisian RI. Campbell yang menyandang gelar resmi Atase Konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika di Jakarta, sesungguhnya adalah anggota Central Intelligence Agency - CIA

Diisukan, bahwa Sumarsoso tokoh Pesindo, pada 18 September 1948 melalui radio di Madiun telah mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun. Namun Soemarsono kemudian membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pada dia mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah (FND) dan telah terjadi pemberontakan PKI. Dia bahwa FND dibentuk sebagai perlawanan terhadap ancaman dari Pemerintah Pusat

Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: Musso-Amir Syarifuddin atau Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata, yang pada waktu itu disebut sebagai Madiun Affairs (Peristiwa Madiun), dan di zaman Orde Baru terutama di buku-buku pelajaran sejarah kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan PKI Madiun.

Akhir konflik

Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari dua arah: Dari barat oleh pasukan Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah II (Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi I, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin.

Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung Musso dapat dihancurkan dalam waktu singkat.

Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat, bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap.

Baru pada akhir bulan November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Musso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas pimpinan kelompok kiri, termasuk Mr. Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948, atas perintah Kol. Gatot Subroto.

Quote:


Apakah Para Jenderal Disiksa Seperti di Film G30S?

Quote:


Apakah Para Jenderal Disiksa Seperti di Film G30S?


Setelah peristiwa penculikan tersebut, operasi penumpasan PKI pun dimulai. Selama 6 hari operasi tersebut dijalankan dibawah pimpinan langsung oleh Meyjen Soeharto. Banyak korban yang jatuh dalam operasi ini baik dipihak TNI dan pihak PKI sendiri. Bagi korban dari pihak TNI yang gugur diberi gelar pahlawan dan sebaliknya korban dari pihak PKI dianggap pemberontak dan sekarang semua paham yang berhubungan dengan komunis dilarang di Indonesia. emoticon-I Love Indonesia (S)

Untuk para keluarga yang telah ditinggalkan baik di Pihak TNI ataupun pihak PKI sendiri semoga diberi ketabahan. Sungguh sedih rasanya mengingat kembali peristiwa itu. Terlalu pahit untuk dikenang. Namun ane harap peristiwa itu menjadi pelajaran bagi kita semua agar tak akan terjadi peristiwa seperti itu lagi dalam masa-masa berikutnya. emoticon-Berduka (S)

Menurut ane G.30.S.PKI, merupakan sejarah yang abu abu ... hanya tuhanlah yang tahu ...!! Tapi hanya satu yg dapat kita ambil darii peristiwa itu, yaitu memberi pelajaran bagi kita generasi muda bahwa pertikaian itu hanya akan menimbulkan air mata nantinya. Dan orang tua terdahulu kita telah membuktikan itu. Betapa pilunya sebuah akibat dari pertikaian. Jangan, jangan, jangan dan jangan sampai terulang lagi peristiwa pilu itu. emoticon-Mad (S)

Renungkanlah Kawan...!!


TRIT ANE YANG LAIN


PANDANGAN DARI PARA KASKUSER

Quote:


MAU ANE JAWAB EH UDAH BANYAK YG JAWAB emoticon-Big Grin

Quote:

Quote:

Quote:

Quote:


PAS ANE MAU JAWAB EH ADA YG JAWAB LAGI emoticon-Big Grin

Quote:

Quote:


LANJUT KEBAWAH.... Apakah Para Jenderal Disiksa Seperti di Film G30S?
0
51.5K
395
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan