Jika melihat hal ini maka Pro-Kontra juga terjadi di masyarakat, disatu sisi banyak masyarakat yang mendukung tentang aturan mempidana depkolektor ini, namun disisi lain juga tak sedikit masyarakat yang bernada sinis dengan aturan ini, para masyarakat yang kontra menganggap jika aturan ini hanya menguntungkan para orang yang mempunyai hutang belaka. Namun benarkah demikian?

Seperti dikutip dari djkn.kemenkeu.go.id (23/2/2020), Sebenarnya apa yang terjadi untuk sita kendaraan hampir sama dengan penyitaan sebuah bangunan oleh Bank, perbedaanya hanya pada sifat benda nya saja, jika bangunan tidak dapat berpindah tempat sedangkan kendaraan bisa berpindah tempat. Jika Bank ingin sita Aset bangunan karena debitur dianggap melakukan wanprestasi seperti telat bayar dalam jangka waktu tertentu maka Bank berhak melakukan penyitaan aset, namun sebelum penyitaan Bank terlebih dulu akan mengirimkan Surat Peringatan kepada debitur untuk melakukan kewajibannya. Apabila debitur masih melakukan wanprestasi (ingkar janji atau kelalaian) maka Bank akan mengirimkan permohonan Penetapan sita ke pengadilan. Saat proses eksekusi pun pihak penyita akan terlebih dulu membacakan dan memperlihatkan surat ijin penyitaan dari pengadilan kepada debitur (jadi tidak asal sita aset).

Sementara untuk kendaraan bermotor hal seperti itu akan dilakukan sebagai bentuk hadirnya negara, jadi nanti pengadilan yang akan menilai apakah kendaraan itu boleh di sita atau tidak. Coba dipikir, tidak semua orang yang telat bayar punya niat buruk ingin ngemplang hutang, bisa saja mereka telat bayar karena memang kondisi ekonomi yang tidak bagus. Misalnya ada orang kredit motor selama 36 bulan (3tahun), jangan sampai sudah bayar 34x kemudian motornya disita dengan alasan telat bayar 3 bulan, tentu ini sangat merugikan debitur. Kecuali jika ada orang yang baru bayar 2x namun sudah telat berbulan-bulan, rasa-rasanya yang seperti ini masih layak untuk dilakukan penyitaan terhadap kendaraanya. Intinya pemerintah ingin mengeluarkan win-win solution agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan.